Pemkab Natuna Tingkatkan Penegakan Hukum, Bupati MoU Kejari

549

WARTAKEPRI.co.id, NATUNA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Natuna meningkatkan penegakan hukum di Natuna. Hal tersebut tertuang dalam penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Kejaksaan Natuna di Ruang Rapat Lantai II Kantor Bupati Natuna, Bukit Arai, Senin (14/6/2021).

Kesepakatan yang ditandatangani oleh Bupati Natuna, Wan Siswandi dan Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Natuna, Imam MS Sidabutar ini, menurut Wan Siswandi dilakukan supaya pemerintahan dapat berjalan dengan baik dan sebagai upaya mengurangi persoalan hukum di kemudian hari.

“Kita berharap kedepan penanganan masalah hukum baik bidang perdata dan tata usaha negara yang dihadapi oleh pemerintah daerah dapat terselesaikan dengan baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga terhindar dari permasalahan hukum dikemudian hari,” ujar Bupati.

Pada kesempatan tersebut, Wan Sis mengingatkan kepada pengelola keuangan desa, supaya lebih berhati-hati dalam menggunakan anggaran.

BACA JUGA: Natuna potensial Dijadikan KEK Kelautan, Perlunya Dorong Pemberdayaan Nelayan di SKPT

“Beberapa waktu lalu ada desa yang terbentur masalah hukum. Gubernur meminta agar Kejari mendampingi Pemerintah Kabupaten Natuna dalam melaksanakan tugas,” bebernya.

Wan Sis berharap, kedepan Pemda dan Kejari dapat bersinergi dalam pembangun daerah, sebab menurutnya, Kejari juga merupakan pengacara Negara.

“Kita semua menyadari banyak persoalan hukum yang ada terkadang tidak bisa terselesaikan antara masyarakat dengan pemerintah daerah, Itu sebabnya, diperlukan lembaga Kejaksaan selaku pengacara negara untuk dapat membantu dan bekerja sama dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang bersinggungan dengan masyarakat sebagai mediator atau fasilitator,” katanya.

Sementara itu, Kajari Natuna, Imam MS. Sidabutar, menyampaikan pendampingan pihak Kejari bukan tanpa landasan hukum, menurutnya kerjasama tersebut berdasarkan UU Nomor 16 Tahun 2004 pasal 1 ayat 1.

Dengan demikian kata Imam Sidabutar, pihaknya wajib memberi bantuan hukum sesuai aturan yang sudah ditetapkan serta tindakan hukum lainnya.

“Seperti batas wilayah antara Natuna dan Anambas jika ada masalah, kita juga bisa mendampingi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut,” ujarnya.

Ikut hadir dalam MOU itu Wakil Bupati Natuna, Rodhial Huda, Pj Sekda Kabupaten Natuna, Hendra Kusuma, Kasi Intel Kejari Natuna, M Albar, Kasi Pidsus Kejari Natuna, John Fredy Simbolon, Kasubbag Bin Kejari Natuna, Jimmy Anderson, Kasidatun Kejari Natuna, Joko Sutrisno, Kabag Hukum Setda Natuna, Astuti dan para kepala OPD. (Rky)

DEWAN PERS WARTAKEPRI FANINDO PEMKO BATAM Combo Sakti Telkomsel