WARTAKEPRI.co.id, BATAM – Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad menghadiri kegiatan opening ceremony Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia, Bangga Berwisata di Indonesia dan Gebyar Melayu Pesisir 2022 di Hotel Marriot Harbour Bay Batam, Rabu (30/3/2022).
Ansar pada kesempatan ini menyampaikan penghargaan kepada Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Pariwisata dan ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki yang telah berkenan menyelengarakan acara Bangga Buatan Indonesia di Batam, Kepri.
“Saya sebagai key opinion leader merasa terhormat dan ini tentunya menjadi pendorong semangat kami untuk mengimplementasikan afirmasi program dalam rangka mempercepat program bangga buatan Indonesia dengan memanfaatkan semaksimal mungkin produk-produk Indonesia atau produk lokal yang harus jadi kebanggaan kita semua,” ucapnya.
Dengan tema “expanding to new market, recover together recover stronger” menurut Ansar adalah luar biasa. Selain berbicara tentang bagaimana maksimalisasi penggunaan produk dalam negeri, juga bisa memadukannya dengan orientasi memperkenalkan budaya Melayu.
“Makanya ada tagline Gebyar Melayu Pesisir yang kita padukan dengan kegiatan ini,” ujarnya.
Kepada para Menteri yang hadir, baik secara langsung dan hadir secara virtual, Gubernur Ansar menyampaikan beberapa laporan penting di antaranya menindaklanjuti pertemuan dengan Presiden RI Jokowi beberapa waktu lalu di Bali.
Pemerintah Provinsi Kepri kata Ansar telah melakukan inventarisasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) bagi belanja daerah di Provinsi Kepri yang dari total belanja Rp3,6 triliun, maka setelah diinventarisasi ada Rp1,9 triliun yang memiliki kandungan TKDN-nya dan akan dibelanjakan pada tahun anggaran 2022 ini.
Karena pemerintah telah menargetkan 40 persen belanja dari inventerisasi tersebut, maka Rp971 miliar atau 50,93 persen yang akan menggunakan produk-produk dalam negeri bagi belanja daerah di Provinsi Kepri.
“Saya juga mendorong walikota dan bupati untuk segera melakukan hal yang sama. Kita sudah sampaikan laporan ini ke Menko Marves dan kita nanti concern untuk mengimplementasikan ini untuk mewujudkan program afirmasi TKDN yang sudah kita sepakati,” jelas Ansar.
Pemerintah Provinsi Kepri, lanjut Ansar, saat ini sudah membentuk tim Program Peningkatan Produk Dalam Negeri (P3DN) untuk mendorong percepatan ini di daerah. Di antaranya telah memulai input e-katalog walalupun baru produk-produk makan dan minuman yang jumlahnya mencapai 200 produk yang telah dikurasi oleh Bank Indonesia.
“Produk makanan dan kebutuhan perlengkapan kantor maupun hotel dan restoran akan segera kita masukan ke e-katalog dan kurasi ini akan terus kita lanjutkan bersama-sama agar lebih banyak produk lokal yang bisa kita masukan ke dalam e-katalog nantinya,” kata dia.
Kemudian, karena Kepri bukan merupakan daerah produksi massif produk dalam negeri karena banyak industri-industri yang memproses barang setengah jadi di sini, maka Ansar mengatakan akan berusaha mendorong program hilirisasi produk di Kepri sehingga produk-produk industri di Kepri nanti mampu menambah item jumlah produk-produk jadi yang bisa masuk ke e-katalog Nasional.
Hal ini mengingat produk-produk di Kepri rata-rata juga banyak produk elektronik dan produk kelengkapan lainnya.
“Kami menitipkan kepada bapak-bapak Menteri, bila memungkinkan ada insentif-insentif yang bisa diberikan kembali oleh pemerintah kepada industri atau perusahaan yang melakukan hilirisasi produk, agar semakin banyak produk yang bisa kita ikutsertakan di e-katalog lokal, sektoral bahkan e-katalog Nasional,” harapnya.
Ansar juga menyampaikan usulan karena saat ini emerintah baru mengkampanyekan penggunaan Bangga Buatan Indonesia, namun dinilai masih minim sekali berkampanye untuk peningkatan kualitas produk-produk Indonesia.
“Saya kira bangga Buatan Indonesia ini harus kita sertai dengan penguatan, mendorong produk-produk di Indonesia ini agar kedepan memiliki kualitas yang lebih baik lagi sehingga mampu bersaing dengan produk-produk import,” usulnya.
Pemerintah Pusat hendaknya dapat mengkalkulasi dengan tepat, karena ketika BBI ini diterapkan 40 persen dari belanja di daerah, pusat, BUMN dan sebagainya, maka ketersediaan produk-produk inti harus mencukupi.
Ansar mencontohkan, ketika sedang membangun struktur bangunan maka akan membutuhkan besi, maka ketersediaan besi dan lainnya tersedia dengan cukup. “Jika tidak, maka ketika kita harus menunggu berbulan-bulan pemesanan itu melalui e-katalog maka akan menggangu kelancaran kegiatan-kegiatan pembangunan di daerah dan tidak menutup kemungkinan kita akan berhadapan dengan aparat penegak hukum,” sambungnya.
“Kita berharap juga pemerintah pusat benar-benar mengkalkulasi sehingga ketika kita melaunching 40 persen belanja semua dengan e-katalog produk dalam negeri, maka produk tersebut harus tersedia dengan jumlah yang cukup,” tambahnya.
Lebih lanjut Ansar juga menyampaikan pesan dari para pelaku UMKM kepada para Menteri bahwa sesuai dengan PMK 173 Tahun 2021, produk-produk hasil UMKM di Batam ini ketika ke luar dari Batam ke provinsi yang lain maka akan dikenakan PPN saat ini 11 persen.
Para pelaku UMKM meminta agar pemerintah bisa memberikan diskresi. Meskipun Kepri merupakan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, agar produk UMKM bisa kompetitif maka bisa diberikan diskresi tanpa PPN 11 persen, sehingga bisa bersaing dengan produk dari tempat lain.
“PPN tersebut selama ini menjadi ganjalan bagi para pelaku UMKM di sini. Harapan mereka melalui pertemuan ini kiranya ada solusi-solusi lanjutan yang dapat dihasilkan melalui masukan dari para Menteri yang hadir pada saat ini,” harapnya.
Dalam mendorong pengembangan UMKM di Kepri, Pemerintah Provinsi Kepri telah melakukan beberapa program ke masyarakat, di antaranya memberikan bantuan modal Rp20 juta tanpa bunga.
“Tahun lalu kita menargetkan Rp40 miliar dan mulai Oktober kita launching hingga Desember terserap lebih dari Rp30 miliar. Dan tahun ini kita lanjutkan agar UMKM yang membutuhkan modal kerja mereka bisa mendapatkannya dengan mudah dan baik. Kita memanfaatkan channeling bank daerah untuk mengimplementasikan itu,” jelasnya.
Selanjutnya bekerjasama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Pemerintah Provinsi Kepri juga telah mengangarkan Rp1,4 miliar untuk memberikan bantuan alat sterilisasi produk yang akan diberikan kepada salah satu koperasi yang merupakan binaan OPD, yang digunakan untuk membantu produk-produk UMKM bisa menembus pasar internasional karena dengan alat ini masa expired produk menjadi lebih lama.
“Kalau ini sukses Insya Allah kita akan berikan bantuan di semua kabupaten/kota di Kepri dalam rangka komitmen kita mendorong UMKM kita kedepan lebih baik lagi,” ungkapnya.
Pemerintah Provinsi Kepri jelas Ansar secara bertahap akan memberikan bantuan sertifikasi halal bagi para UMKM di Kepri dalam rangka untuk mendorong UMKM di Kepri lebih banyak menghasilkan diversifikasi produknya sehingga e-katalog yang ada kedepannya bisa lebih banyak menampilkan produk-produk unggulan di Kepri dan dapat digunakan di seluruh wilayah Indonesia.
Kehadiran para Menteri di Kepri, kata Ansar, mendorong semangat masyarakat, saat ini pertumbuhan ekonomi Kepri sudah tembus 3,43 persen, yang sebelumnya 2020 minus 3,80 persen. Mudah-mudahan dengan dorongan TKDN ini dan pengembangan UMKM ini serta dibukanya kembali pariwisata, mudah-mudahn akan tembus pada angka 5 sampai dengan 6 persen di tahun 2022.
“Kami ucapkan terima kasih atas kolaborasi ini, mudah-mudahan kolaborasi daerah dan pusat yang harmonis seperti ini akan mendorong percepatan pengembangan ekonomi di Provinsi Kepri,” tutupnya.
Adapun pembukaan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia ini secara resmi ditandai dengan menabuh kompang yang dilakukan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, Gubernur Kepri Ansar Ahmad yang hadir secara langsung serta Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan bersama Gubernur BI Perry Warjiyo yang hadir secara virtual.
Pembukaan ini juga sekaligus meresmikan pembukaan ekspor produk-produk UMKM di Kepri ke berbagai negara dunia dengan total ekspor dari Januari hingga Maret 2022 tercatat Rp93,8 miliar.
Pada acara ini juga dilakukan penandatanganan nota kesepahaman antara Pemerintah Provinsi Kepri dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) guna memperkuat kajian, penelitian, pengembangan dan juga penerapan inovasi UMKM di Provinsi Kepri dilanjutkan penyerahan bantuan subsidi bunga 0% dari Pemprov Kepri oleh Gubernur Kepri kepada UMKM tahun 2022, serta penyerahan fasilitasi Sertifikasi Halal Gratis dari Pemprov Kepri kepada 375 UKM/IKM di Kepri. (ril)
