Sidang Paripurna, LPJ Pengelolaan APBD 2021, Bupati: Kelebihan Transfer Pusat, Menjadi Dana SiLPA

79
Bupati Karimun Aunur Rafiq menyampaikan LPJ dalam rapat
Bupati Karimun Aunur Rafiq menyampaikan LPJ dalam rapat paripurna yang di laksanakan pada balai Rong Sri, kantor DPRD Kabupaten Karimun dipimpin langsung oleh Ketua DPRD, Yusuf Sirat, ditandai dengan penandatanganan bersama nota persetujuan LPJ APBD tahun 2021.(Foto : Aman)

WARTAKEPRI.co.id, KARIMUN – Bupati Karimun Aunur Rafiq menyampaikan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021.

Rapat paripurna yang di laksanakan pada balai Rong Sri, kantor DPRD Kabupaten Karimun dipimpin langsung oleh Ketua DPRD, Yusuf Sirat, ditandai dengan penandatanganan bersama nota persetujuan LPJ APBD tahun 2021.

Honda Capella

Delapan Fraksi memberikan berbagai pandangan, empat Fraksi diantaranya menyampaikan secara tertulis. Serta empat Fraksi menyampaikan secara langsung, diantaranya Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Hanura, Fraksi PKB serta Fraksi Gerindra, dengan memberikan masukan serta saran yang sangat konstruktif, bahkan terjadi silang pendapat dan adu argumentasi.

Saran dan kritikan yang membangun dari kedelapan Fraksi anggota dewan tersebut, merupakan masukan berharga demi menyempurnakan kegiatan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik dimasa yang akan datang.

“Apa yang disampaikan, saya menjawabnya secara normatif, karena nantinya mereka akan membahasnya lebih detail melalui Pansus yang akan dibentuk,” terang Bupati Karimun Aunur Rafiq seusai melaksanakan rapat paripurna, Selasa (21/6/2022).

Salah satunya, kata Bupati masukkan dari beberapa Fraksi-fraksi tersebut, agar kedepannya tidak terjadi lagi tunda bayar.

“Yang masih saja terjadi, pada tahun 2021 lalu dibayarkan pada tahun 2022 ini. Padahal pendapatan melebihi dari pada target yang mencapai 100, 6 persen,” papar Bupati.

Dimana menurutnya, kelebihan target dari pemerintah daerah Kabupaten Karimun sendiri adalah transfer pusat dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Disingung mengenai adanya tunda bayar, orang nomor wahid di jajaran Pemkab Karimun ini menyebut, karena peraturan dari Menteri Keuangan tentang LPJ APBD perubahan tersebut baru didapatkan pada akhir bulan September.

“Sementara APBD perubahan sudah kita sahkan pada akhir bulan Agustus,” sebut Bupati.

Sehingga masih kata Bupati, ada kelebihan anggaran yang telah ditetapkan dari Kementerian Keuangan tersebut, dan tidak bisa dimasukkan.

“Dan itu menjadi dana Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA) kita,” pungkasnya.

Tidak hanya itu saja, kata Bupati terdapat beberapa kegiatan yang tidak bisa dibayarkan. Karena dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Karimun sendiri, baru pada akhir tahun masing-masing perusahaan tersebut menyetorkannya.

“Sehingga tidak bisa diprediksikan. Dimana apabila sudah pada akhir bulan Desember dilakukan penyetoran, kegiatan-kegiatan yang sudah kita anggarkan artinya sudah tutup, sehingga tidak dapat dilakukan Serah Terima Sementara Pekerjaan atau Provisional Hand Over (PHO),” ungkap Bupati.

Namun ujar Bupati, untuk tahun berikutnya hal ini merupakan suatu prioritas untuk segera dilakukan pembayaran untuk kegiatan-kegiatan tunda bayar tahun 2021.

“Masukan dari seluruh Fraksi-fraksi, untuk tahun 2022 pemerintah daerah akan segera memperbaikinya. Serta mudah-mudahan dari Kementerian Keuangan tidak pada akhir tahun baru kita dapatkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tersebut, Pemkab sendiri segera menyusun dan pada bulan Agustus PMK APBD perubahan tersebut sudah dapat kita terima,” tandasnya.(Aman)

FANINDO