WARTAKEPRI.co.id, KARIMUN – Pemerintah Kabupaten Karimun, di bawah kepemimpinan Bupati Iskandarsyah menunjukkan ambisi besar untuk menggenjot pembangunan daerah.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Karimun tahun 2026 telah dirancang ‘gemuk’ sebesar Rp 1,3 triliun.
Sebuah angka yang diklaim sebagai upaya untuk mengakselerasi pertumbuhan perekonomian di Bumi Berazam.
Rancangan APBD fantastis ini disampaikan usai rapat paripurna penyampaian Laporan Badan Anggaran (Banggar) terhadap KUA dan PPAS APBD 2026, di ruang rapat utama Balai Rong Sri DPRD Karimun, Senin, 24 November.
Bukan hanya dari pendapatan rutin, Bupati Iskandarsyah secara terang-terangan mengajukan kebijakan kontroversial pinjaman daerah senilai Rp 135 miliar.
“Belanja kita Rp 1,3 triliun, pendapatan dikurangi SILPA Rp 35 miliar, jadi sekitar Rp 1,25 triliun itu akan ditopang oleh pinjaman daerah senilai Rp 135 miliar,” terang Bupati Karimun, Iskandarsyah, menjelaskan struktur pembiayaan tersebut.
“Dana pinjaman Rp 135 miliar tersebut menjadi tumpuan proyek fisik prioritas,” tambah Iskandarsyah.
Dana pinjaman ratusan miliar rupiah tersebut kata Bupati, tidak akan digunakan untuk belanja rutin, melainkan difokuskan pada kegiatan fisik strategis yang dinilai mendesak.
“Proyek-proyek yang menjadi target utama termasuk akses jalan prioritas dan percepatan pembangunan akses jalan di pulau-pulau terpencil,” beber Bupati.
Tidak hanya itu saja, masih kata Bupati, proyek yang menjadi prioritas utama yakni mega proyek Coastal Area, penyelesaian jalan Coastal Area hingga tembus ke Bandara Raja Haji Abdullah, revitalisasi kesehatan yang mencangkup perbaikan dan revitalisasi RSUD Tanjung Batu dan Puskesmas.
“Hingga peningkatan infrastruktur pemerintahan, dengan pembangunan gedung-gedung perkantoran,” paparnya.
Iskandarsyah menjamin bahwa kebijakan pinjaman ini telah melalui perhitungan yang matang dan transparan.
“Sebelum melakukan pinjaman, kita sudah menghitung kemampuan kita untuk membayarnya,” ucap Bupati.
Ini semua kata Bupati demi mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, lantaran Pemkab Karimun sendiri melihat potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang kuat.
“Demi mendorong pertumbuhan perekonomian daerah, lantaran Pemkab Karimun melihat potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang kuat,” pungkasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Karimun, Raja Rafiza, memberikan teguran keras dan peringatan, Ia berharap Pemkab Karimun dapat membuktikan komitmennya.
“Banggar bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), sudah melakukan pembahasan yang cukup panjang, sehingga tercapai angka (belanja) tersebut,” terang Rafiza.
Pihaknya meminta agar jangan sampai tidak terealisasi angka Rp 1,3triliun tersebut. Menekankan pentingnya eksekusi anggaran yang efektif.
“Publik kini menantikan bagaimana Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun akan merealisasikan belanja jumbo dan pinjaman daerah ini untuk mengubah wajah pembangunan di tahun 2026 mendatang,” tandasnya.(Junizar)
