“Karakter masyarakat kita (Batam_red) masih menyukai transaksi tunai/cash, secara perlahan hal ini akan kita berlakukan pembayaran retribusi sampah secara online, sama seperti halnya kita masuk tol ada uang elektronik dulu,” ucap Faisal.
DLH mulai menerapkan pembayaran non tunai untuk pembayaran semua tagihan retribusi sejak awal 2018 lalu. Kecamatan Sekupang saat itu jadi proyek perdana melakukan pemasangan stiker barcode pada perumahan.
“Ada petugas kolektor dari DLH yang melakukan scan pada stiker barcode di rumah warga. Setelah discan dari alat PDA akan keluar tagihan retribusi pada masing-masing rumah setiap bulannya,” tambah Faisal
Objek retribusi yang diberlakukan menggunakan barcode saat ini diperuntukkan kawasan perumahan maupun ruko. Sebelumnya pihak DLH berhasil meningkatkan pendapatan retribusi sampah sebesar 20 persen. Jika dibandingkan dengan pembayaran menggunakan karcis.
“Barcode ini sasarannya memang kawasan perumahaan dan ruko. Sedangkan untuk wilayah kavling atau jenis rumah lainnya seperti ruli tetap dikutip namun belum dengan barcode,” ungkapnya.
