Pemko Batam Gencarkan Bulan Panutan Pajak untuk Tingkatkan Pendapatan Asli Daerah

Pemko Batam Gencarkan Bulan Panutan Pajak untuk Tingkatkan Pendapatan Asli Daerah
Pemko Batamgencarkan bulan pajak (foto ,mc batam)

BATAM – Pemerintah Kota (Pemko) Batam terus melakukan berbagai inovasi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu langkah optimalisasi yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) adalah menggelar Bulan Panutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)-P2 hingga tingkat kecamatan.

Upaya ini merupakan bagian dari strategi jemput bola guna mencapai target PBB-P2 tahun 2024 sebesar Rp 260 miliar.

“Tadi Bapak Wali Kota Batam, Haji Muhammad Rudi, mengingatkan perangkat daerah penghasil untuk membuat inovasi dalam rangka meningkatkan PAD. Selaku Ketua TAPD Kota Batam, saya mengimbau agar perangkat daerah lebih giat lagi sehingga pajak dan retribusi yang ditargetkan tercapai,” ujar Sekretaris Daerah Kota Batam, Jefridin, M.Pd., usai apel, Rabu (12/06/2024).

KPU KEPRI

Optimalisasi ini dilakukan sebagai antisipasi terhadap berlakunya aturan alokasi belanja pegawai maksimal yang diperkenankan hanya 30 persen dari APBD.

Menurut Jefridin, selain harus berpikir keras dalam menyusun penganggaran belanja pegawai, Pemko Batam juga perlu melakukan optimalisasi pendapatan daerah agar belanja pegawai tidak terganggu.

“UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) mengharuskan pemerintah daerah mengalokasikan lebih besar belanja produktif. Jika ini berlaku, tentu berdampak pada pendapatan pegawai di lingkungan Pemko Batam,” jelasnya.

Adapun target PAD Kota Batam tahun 2024 ditetapkan sebesar Rp 1,7 triliun. Hingga akhir triwulan kedua tahun 2024, sudah terealisasi sebesar Rp 579,5 miliar atau 41,89 persen dari target tahun ini sebesar Rp 1,383 triliun. Sementara realisasi PBB-P2 sebesar Rp 108,2 miliar atau 41,68 persen dari target Rp 260 miliar.

Dengan langkah-langkah tersebut, Pemko Batam berharap dapat meningkatkan efektivitas pemungutan pajak dan retribusi, serta memastikan alokasi belanja daerah tetap produktif dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. (*)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

GALERI 24 PKP EXPO