Pembentukan Yayasan Pengelola Permakaman Hinterland Dibahas DPRD Batam

Pembentukan Yayasan Pengelola Permakaman Hinterland Dibahas DPRD Batam
Pansus Pemakaman DPRD Batam berencana membentuk yayasan untuk mengelola pemakaman hinterland (dok dprd batam)

BATAM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam tengah mempertimbangkan pembentukan yayasan untuk mengelola permakaman di wilayah hinterland. Hal ini dibahas dalam rapat lanjutan mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pemakaman.

Ketua Pansus Ranperda Pemakaman, Udin P. Sihaloho, menjelaskan bahwa pembahasan Ranperda ini fokus pada pengelolaan Permakaman Khusus, Tempat Permakaman Umum (TPU), dan Tempat Permakaman Bukan Umum (TPBU).

KPU KEPRI

BACA JUGA: Ketua DPRD Kota Batam Terima Kunjungan Silaturahmi Manajemen Bank BTN

“Kita perlu mengatur siapa pengelola permakaman bukan umum ini agar tidak memberatkan masyarakat di hinterland,” jelas Udin, Senin (1/7).

BACA JUGA: Pelajari Pengawasan Kawasan Industri dan Pemukiman, DPRD Kabupaten Soppeng Kunker ke DPRD Batam

Pansus mempertimbangkan pelibatan masyarakat dalam pembentukan yayasan, namun dengan memastikan tidak membebani mereka. Udin menambahkan bahwa pembahasan juga mencakup daerah-daerah di mainland dengan kondisi serupa dengan hinterland, seperti Nongsa dan wilayah pesisir lainnya.

“Tujuan utama Ranperda ini adalah memberikan kemudahan bagi masyarakat setempat dalam mengelola permakaman,” ujarnya.

BACA JUGA: DPRD Batam Sampaikan Pemandangan Umum Terkait Ranperda RPJPD 2025-2045

Selain itu, Udin mengungkapkan progres permohonan pengalokasian lahan untuk permakaman yang diharapkan bisa menjadi solusi atas keterbatasan lahan yang semakin sempit.

BACA JUGA: DPRD Batam Dorong Pemko Perhatikan UMKM dengan Dana Bergulir Rp10 Miliar

Permohonan untuk alokasi lahan seluas 144 hektare telah diajukan, namun prosesnya masih terhambat oleh berbagai aturan.

Dalam finalisasi, ukuran permakaman khusus agama Buddha dan Konghucu akan dibahas lebih lanjut.

“Kami ingin Ranperda ini dapat diterapkan, dijalankan, dan dipatuhi, serta tidak memberatkan masyarakat yang mempertahankan adat istiadat mereka,” pungkas Udin. (*)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

GALERI 24 PKP EXPO