Pasbar—Pemkab Tangerang Kunjungi Pasbar Pelajari Kiat Penanggulangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Kabupaten Tangerang Provinsi Banten melakukan kunjungan pembelajaran ke Kabupaten Pasaman Barat dalam rangka penanggulangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, Kamis (10/10) di aula Bappelitbangda setempat.
Kabupaten Tangerang yang dipimpin oleh Beni Rahmat Kepala Bagian Hukum Setda menyampaikan bahwa pemilihan Kabupaten Pasaman Barat sebagai daerah tujuan pembelajaran adalah atas rekomendasi TNP2K setwapres, karena Pasaman Barat berhasil mengeluarkan peraturan kepala daerah nomor 23 tahun 2023 tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD). Rombongan yang ikut bersama tim terdiri dari Bagian Hukum dan Bappeda Kabupaten Tangerang, diantaranya Sri Indriastuti selaku Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Dewi Amalia selaku Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi dan Sumber Daya Alam.
Pasaman Barat dipimpin oleh Asisten III, Raf’an, menyampaikan selamat datang di Pasaman Barat, negeri tuah basamo. Pasaman Barat memiliki luas 9,19% dari Provinsi Sumatera Barat dengan luas 3.887,77 km2, luas lautan 800,47 km2 dengan garis pantai 152 km. Pasaman Barat memiliki wilayah administratif sebanyak 11 kecamatan, 90 nagari dan 320 jorong. Jumlah penduduk sebanyak 445.439 jiwa dengan sex rasio 1,01. Salah satu fungsi TKPK yang diamanatkan dalam Permendagri 53 tahun 2020 adalah menyusun dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD).
Dokumen ini akan menjadi rujukan dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta Rencan Kerja Perangka Daerah (Renja PD). Pemerintah Pasaman Barat telah mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2023 tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2023 – 2026 yang prosesnya berliku untuk menjadi sebuah peraturan kepala daerah. Dokumen ini telah melalui review, saran, dan rekomendasi dari TNP2K.
Kepala Bappelitbangda, Ikhwanri, menyebutkan bahwa angka kemiskinan Pasaman Barat tahun 2023 masih sebesar 6,92% setara dengan 33.520 jiwa. Kemiskinan ekstrem sebesar 0,70% setara dengan 3.410 jiwa. Angka kemiskinan Pasaman Barat tersebut hanya turun 0,01% dari tahun 2022. Secara laju penurunan sejak tahun 2018, mampu diturunkan sebesar 0,07%.
“Data kemiskinan Pasaman Barat yang bersumber dari P3KE memiliki 36.040 KK, diantaranya 3.435 KK dengan rumah tidak layak huni, 13.226 KK tidak memiliki fasilitas BAB layak, 17.329 KK tidak memiliki sumber air minum tidak layak, 544 KK tidak memiliki sumber penerangan listrik PLN dan 5.936 KK memasak dengan kayu dan minyak tanah,”ucap Ikhwanri.
Dijelaskan, Pasaman Barat mengambil kebijakan untuk mengelola variabel P3KE menjadi empat (4) kelompok: variabel pokok, variabel prioritas, variabel pengendali, dan variabel program. Berdasarkan surat Bina Bangda Kemendagri, Nomor: 400.4.2/9839/Bangda, terdapat 91 subkegiatan yang didanai tahun 2024 untuk penghapusan kemiskinan ekstrem, dengan 52 subkegiatan untuk strategi mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin, 14 subkegiatan untuk strategi meningkatkan pendapatan masyarakat, dan 25 subkegiatan untuk strategi untuk mengurangi jumlah kantong kemiskinan.
“Alokasi anggaran sebesar Rp. 206.526.031.744 atau sebesar 29,08% dari belanja langsung APBD. Pasaman Barat juga melakukan sanding data kemiskinan P3KE dengan data stunting e-PPGBM, dari 5.098 balita stunting, 453 balita berada pada data kemiskinan, 109 balita diantara berada pada desil 1 P3KE. Dari 109 balita stunting di desil 1, 60 balita tinggal di rumah tidak layak huni, 211 balita tidak memiliki fasilitas BAB yang layak, 239 balita tidak memiliki akses air minum layak, 3 balita tidak memiliki sumber penerangan listrik PLN, dan 71 balita masih tinggal di rumah tangga yang memasak dengan kayu dan minyak tanah,”jelasnya.
Sementara Tahun 2023, keteririsan penerima manfaat program yang ada di data P3KE untuk pelatihan BLK Disnaker sebesar 44,5% dengan rincian 12 (37,5%) peserta pelatihan listrik, 11 (34,4%) peserta latihan otomotif, dan 34 (53,12%) peserta pelatihan practical office advanced (POA). Untuk dinas perikanan 440 (36,7%) penerima manfaat berada pada data P3KE, 28 (80%) penerima manfaat perikanan tangkap. Untuk dinas pendidikan, 674 siswa (64,2%) merupakan penerima operasional PAUD, 268 siswa (67,9%) merupakan penerima operasional SMP.
“Untuk bantuan rumah tidak layak huni, 141 RTLH (54,0%) merupakan penerima RTLH yang ada di data P3KE. Untuk dinas pertanian, 52 penerima bantuan benih padi (32,0%) merupakan penerima manfaat yang ada di data P3KE. Sedangkan penerima beasiswa dari Baznas sebesar 179 penerima manfaat (10,8%) berasal dari data P3KE. Pasaman Barat juga mengejar isu kemiskinan dan stunting kepada perusahaan yang ada melalui inovasi Brondol Sawit (berkolaborasi untuk kendalikan dan nol-kan stunting melalui intervensi gizi sensitif terpadu). Tahun 2023, telah didapatkan sebesar Rp. 101 juta untuk empat (4) penerima manfaat dengan program renovasi rumah tidak layak huni, bantuan jamban, sambungan air minum, sambungan listrik dan kompor gas dan regulator,”terangnya.
Sementara itu, Sri Indriastuti menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Pasaman Barat karena memiliki komitmen yang tinggi dalam penanggulangan kemiskinan. Dari data yang disandingkan Pasaman Barat memiliki keteririsan yang tinggi dengan data P3KE, yang perlu ditiru oleh Kabupaten Tangerang.
“Sesi siang dilakukan kunjungan lapangan ke nagari Kapa sebagai salah satu desa pelaksanaan program kemiskinan yang baik. Novrizon selaku wali nagari Kapa menyampaikan bahwa dalam penetapan penerima manfaat program dilakukan melalui musna untuk disepakati bersama dan ditetapkan melalui surat keputusan wali nagari.
“Dalam penetapan penerima manfaat wali nagari tidak memiliki intervensi politik, hanya didasarkan kepada kelayakan masyarakat untuk mendapatkan program,”tutupnya.(*)
Editor Taufik
