WARTAKEPRI.co.id, KARIMUN – Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun mengambil langkah konkret untuk mengatasi beban utang tunda bayar yang terus membengkak.
Bupati Karimun, Iskandarsyah, menyampaikan bahwa pihaknya telah menyiapkan alokasi dana senilai Rp 40 miliar dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026, khusus untuk mencicil utang tersebut.
Pengumuman ini disampaikan Iskandarsyah usai pidato nota keuangan dan rancangan APBD 2026 pada rapat paripurna di gedung Balai Rong Sri Sekretariat DPRD Karimun, Rabu, 26 November 2025.
“Kita sudah floating (alokasikan) Rp 40 miliar di dalam APBD dan di APBD Perubahan nanti akan kita angsur lagi,” ujar Iskandarsyah.
Bupati Iskandarsyah mengakui bahwa langkah ini merupakan bagian dari upaya menyeimbangkan kewajiban pembayaran utang dengan kebutuhan mendesak untuk pembangunan infrastruktur daerah.
“Ini harus kita kombinasikan, antara menyelesaikan tunda bayar namun tetap membangun infrastruktur,” ujarnya, menekankan pentingnya pertumbuhan ekonomi dan infrastruktur Karimun di masa depan.
Diketahui kondisi keuangan Pemkab Karimun sendiri mengalami defisit sebesar Rp 160 miliar pada tahun 2024, yang kemudian dibebankan ke APBD tahun 2025.
Angka tunda bayar tersebut diprediksi akan kembali naik pada akhir tahun 2025. Peningkatan ini dipicu oleh kondisi efisiensi anggaran dan pengurangan dana Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat.
Untuk rincian pasti total utang Tunda Bayar (TB) hingga saat ini masih belum dapat diungkapkan oleh pihak legislatif.
Sementara itu, Wakil Ketua II DPRD Karimun, Adi Hermawan menyebut, total anggaran utang per Organisasi Perangkat Daerah (OPD) belum disampaikan secara terperinci kepada dewan.
“Laporan perincian TB per OPD belum disampaikan secara terperinci, kita sudah minta datanya, kalau sudah ada datanya baru bisa kita totalkan tunda bayar tersebut,” terang Adi.
Langkah pengangsuran utang ini kata Adi menunjukkan komitmen Pemkab Karimun dalam menyehatkan keuangan daerah.
“Meskipun harus berjuang di tengah keterbatasan anggaran dan desakan pembangunan infrastruktur,” tandasnya.(Junizar)
