TANJUNGPINANG – Pemerintah Kota Tanjungpinang mengambil langkah cepat menghadapi dampak krisis iklim yang kian terasa, melalui Rapat Koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Selasa (31/03/2026), di Ruang Rapat Raja Hamidah.
Rapat yang dipimpin Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang, Zulhidayat, ini melibatkan unsur eksekutif, legislatif, serta TNI dan Polri. Fokus utama pembahasan adalah penanganan kekeringan ekstrem dan meningkatnya kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Berdasarkan data terbaru, curah hujan di Tanjungpinang selama Januari hingga Februari 2026 berada di bawah normal. Kondisi ini menyebabkan penurunan signifikan cadangan air baku, baik di waduk maupun sumber air tanah. Dampaknya, kebutuhan distribusi air bersih kepada masyarakat terus meningkat.
Di sisi lain, kasus karhutla juga menunjukkan tren kenaikan. Sepanjang triwulan pertama 2026, puluhan titik api terdeteksi, dengan tingkat bahaya kebakaran berada pada kategori tinggi hingga sangat tinggi. Sebagian besar titik api terpantau di Pulau Bintan, terutama wilayah Tanjungpinang Timur.
Zulhidayat menegaskan pentingnya langkah cepat dan terkoordinasi. Ia menyebut, kekeringan telah berdampak langsung pada kebutuhan dasar masyarakat, khususnya akses air bersih, sementara ancaman karhutla terus meningkat.
“Diperlukan langkah antisipatif yang terukur dan terkoordinasi lintas sektor untuk menekan dampak yang lebih luas,” ujarnya.
BACA JUGA Tinjau Dua Pelabuhan Internasional, Amsakar-Li Claudia Komitmen Benahi Kualitas Layanan Penumpang
Sejumlah upaya telah dilakukan, seperti optimalisasi distribusi air bersih, peningkatan patroli di daerah rawan kebakaran, serta penguatan koordinasi antara TNI, Polri, BPBD, BMKG Kelas III RHF Tanjungpinang, dan PDAM Tirta Kepri.
Namun, masih terdapat kendala di lapangan, terutama keterbatasan armada distribusi air dan minimnya sumber air alternatif.
Dalam rapat tersebut, juga mengemuka wacana penetapan Status Tanggap Darurat Kekeringan dan Karhutla. Menurut Zulhidayat, langkah ini penting untuk mempercepat mobilisasi sumber daya dan memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi.
Meski demikian, keputusan tersebut akan mempertimbangkan prakiraan cuaca dari BMKG yang memprediksi potensi peningkatan curah hujan pada April hingga Mei 2026.
Pemerintah Kota Tanjungpinang menegaskan komitmennya untuk terus memantau perkembangan situasi dan mengambil langkah responsif. Masyarakat juga diimbau meningkatkan kewaspadaan serta tidak melakukan pembakaran lahan selama musim kemarau. (yadi)
