TANJUNGPINANG – Kehadiran langsung kepala daerah dalam distribusi bantuan sosial menjadi penentu akurasi penyaluran. Hal itu tercermin dalam penyaluran Kartu Bima Sakti dan paket sembako oleh Pemerintah Kota Tanjungpinang, Jumat, 4 September 2026, yang diapresiasi warga sebagai bantuan yang tepat sasaran dan sesuai kebutuhan riil.
Apresiasi itu disampaikan Supriyanto Nababan, warga Jalan Sriwijaya, Kampung Banjar KM 15, Kelurahan Air Raja. Menurutnya, model penyaluran langsung yang dilakukan Wali Kota Tanjungpinang Lis Darmansyah bersama Dinas Sosial dan Bank BTN Cabang Tanjungpinang telah memangkas jarak birokrasi antara pemerintah dan penerima manfaat.
“Terima kasih kepada Pemerintah Kota Tanjungpinang, khususnya Bapak Wali Kota Lis Darmansyah. Bantuan kali ini benar-benar sesuai dan tepat sasaran untuk penerima manfaat,” ujar Supriyanto.
Supriyanto menilai, Kartu Bima Sakti bukan sekadar instrumen administratif bantuan sosial, melainkan jembatan akses bagi kelompok rentan untuk mendapatkan perlindungan sosial secara berkelanjutan. Ia berharap skema ini tidak berhenti sebagai program seremonial, melainkan menjadi sistem yang memudahkan masyarakat.
“Kami berharap ke depannya bantuan ini terus berjalan lancar tanpa hambatan yang berarti, dan masyarakat semakin mudah dalam mengakses bantuan,” katanya.
Pada agenda tersebut, Wali Kota Lis Darmansyah turun langsung menyisir kantong-kantong penerima manfaat di tiga titik: Kampung Banjar Air Raja, Kampung Sidomukti, dan Kampung Karang Rejo. Selain menyerahkan Kartu Bima Sakti, Pemko melalui Dinas Sosial juga mendistribusikan bantuan sembako sebagai intervensi pemenuhan kebutuhan dasar.
Langkah blusukan ini menegaskan paradigma baru penyaluran bansos di Tanjungpinang: dari sekadar distribusi menjadi verifikasi lapangan. Dengan mendatangi langsung penerima, pemerintah tidak hanya memastikan bantuan diterima oleh yang berhak, tetapi juga melakukan dialog sosial untuk memetakan kebutuhan warga yang seringkali tidak terbaca dalam data statistik.
Program Bima Sakti dan sembako ini menjadi bagian dari komitmen Pemko Tanjungpinang untuk menjaga daya beli masyarakat bawah di tengah tekanan ekonomi, sekaligus memastikan negara hadir secara konkret, bukan abstrak, di ruang hidup warga. (Yadi)
Editor Dedy Suwadha
