WARTAKEPRI.co.id, BATAM – Provinsi Kepri pada tanggal 24 September 2016 mendatang, akan berusia 14 tahun. Melihat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Kepri yang dinilai belum merata, maka Ketua Badan Penyelaras Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau (BP3KR) Huzrin Hood mengandeng Bank Indonesia Kepri, menggelar diskusi perdana menyikapi masalah yang dihadapi Kepri saat ini.
Dalam diskusi ini disepakati dibentuk Tim Percepatan Pembangunan Kepri, dimana dibuat konsep yang disebut Kepri Incorporated. Dalam tim ini, terdiri akademisi, tokoh masyarakat, praktisi dan dengan melalui diskusi, dicatat dan dikumpulkan lalu secara bersama membuat kesimpulan yang akan dibacakan pada Sidang Paripurna HUT ke 14 Provinsi Kepri.
Gusti Raisa dalam pemaparannya Kepri Incoporated mencoba membahas beberapa konsep ada 7 poin yang bisa dilakukan untuk memajukan Kepri. Seperti Perikanan Tangkap, Perikanan Budidaya, Industri Pengolahan Hasil Perikanan, Pariwisata Bahari, Industri dan Jasa Maritim, Pembangunan Hilirisasi Gas, dan Pembangunan Internasional Hub Port.
“Ini bentuk usulan untuk mensuport dan bisa dikembangkan dan membangun Kepri,” ujar Gusti Raizal Eka Putra, Kepala BI Kepri, Senin,(29/8/2016).
Konsep ini pernah diempelentasi ?di Provinsi Jawa Barat, dan ternyata berdampak positif bagi pembangunan dan mendorong investor mulai berdatangan.
Sementara Huzrin Hood menjelaskan diskusi akan dilakukan dua hingga tiga kali. Diskusi perdana ini mengumpulkan data dan informasi penting seputar permasalahan yang menghambat di Kepri.
” Dulu waktu kami diberi izin mendirikan Provinsi Kepri, disebutkan kalau 10 tahun Kepri jadi Provinsi, sudah bisa menyaingi Malaysia, tapi kondisi kini telah memasuki 14 tahun, harapan untuk menyaingi Malaysia masih jauh dari harapan. Belum lagi bicara tentang kesejahteraan masyarakatnya, dimana harapan dulu pekerja bisa menikmati gaji sekitar Rp 5 juta sebulan, lalu kemudahan akses pendidikan hingga pelayanan kesehatan yang perlu ditingkatkan lagi. Ini kondisi harus cepat disikapi, dan melihat pemimpina baru kita saat ini butuh dukungan dari bersama, dan saling bersinergi antara dewan dan pemerintah kota dan kabupaten,” papar Huzrin Hood yang mencetuskan Kepri Incorporated.
Perwakilan dari Kadin Kepri, Rahman Usman menyoroti agar tentang di Kepri ini belum ada pengesahan tentang Perda Zonasi laut Kepri serta Perda RUTR atau perda tata ruang.
” Kepri ini adalah satu satunya daerah maritim yang istimewa dari daerah lain di Indonesia, program presiden untuk maritim sangat kita dukung di Natuna. Kalau rencana di daerah daerah lain di Kepri untuk pengembangan Budidaya Ikan sudah kita lakukan, namun masalah pakan ikan kita belum ada pabriknya. Jadi kalau industri pengalengan sudah lama konsepnya tapi belum terlihat, semoga di era ini benar benar terwujud,” ujar Rahman Usman.
Pandangan lain dari Jauhari Tokoh Bintan Bersatu dan Ir Burhanuddin serta tokoh masyarakat Tempatan di Kota Batam, pemerintah Provinsi harus mendukung kemajuan masyarakat tempatan di Batam.
Dari seni dan budaya. Selain, itu masalah kampung tua dan kedudukan serta kepemilikannya harus diwujudkan oleh pemerintah kota dan provinsi.
” Kami ingin anak tempatan yang hanya belasan persen jumlahnya di Kota Batam diperhatikan. Kami ingin anak tempat diberi pelatihan kerja, seperti sarana Balai Latihan Kerja. Agar anak-anak tempat bisa layak dan mendapat posisi kerja yang baik. Bukan lagi sekedar posisi yang rendah di perusahaan, karena memang pengaruh keahlian,” Makmur Tokoh LAM dan Masyarakat Tempatan di Kepri.
Direncanakan setelah diskusi pertama mengumpulkan pendapat dari sejumlah tokoh, maka akan dilanjutkan pada diskusi kedua beberapa minggu kedepan. Semoga diskusi kedua nanti makin banyak pendapat yang muncul dari sejumlah tokoh dan pengusaha di Kepri. (dedy swd)
