WARTAKEPRI.co.id, KARIMUN – Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) genap berusia 24 tahun pada Kamis (24/9/2026).
Di tengah momentum peringatan hari jadi tersebut, berbagai capaian pembangunan menjadi sorotan, mulai dari peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) hingga pertumbuhan ekonomi dan investasi.
Namun, di balik capaian tersebut, masih terdapat persoalan pemerataan pembangunan yang dinilai perlu mendapat perhatian, khususnya bagi masyarakat yang tinggal di pulau-pulau kecil dan wilayah terluar.
Pandangan itu disampaikan pemuda asal Pulau Kundur, Okta Alamsyah. Aktivis mahasiswa jebolan S1 Ilmu Pemerintahan STISIPOL Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH), yang kini aktif di Asosiasi Pelaku Usaha Desa Indonesia (APUDSI) Kepri tersebut menilai, keberhasilan pembangunan Kepri belum sepenuhnya dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat.
“Kepri merupakan provinsi yang berhasil, tetapi tidak semua pulaunya ikut berhasil,” ungkap Okta, Kamis (24/9/2026).
Ia menyoroti sektor pendidikan sebagai salah satu gambaran masih adanya kesenjangan antardaerah.
“Rata-rata lama sekolah penduduk dewasa di Kota Batam mencapai 11,34 tahun. Sementara di Kabupaten Lingga 7,87 tahun dan Kabupaten Kepulauan Anambas 7,79 tahun,” ujarnya.
Menurut Okta, kondisi geografis Kepri sebagai provinsi kepulauan menjadi tantangan tersendiri dalam penyediaan pelayanan publik.
Sekitar 96 persen wilayah Kepri merupakan laut dengan ribuan pulau yang tersebar. Kondisi tersebut membuat biaya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat menjadi lebih tinggi, terutama untuk mobilitas, distribusi logistik, pendidikan hingga layanan kesehatan.
“Padahal, biaya pemerintahan dan pelayanan publik di Kepri jauh lebih tinggi, mulai dari mobilitas, logistik, pendidikan, hingga kesehatan,” katanya.
“Ada 22 pulau terluar yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, dan untuk pembangunannya masih terkendala anggaran,” tambah Okta.
Atas kondisi tersebut, Okta menilai, keberadaan regulasi khusus mengenai daerah kepulauan menjadi penting.
Ia mendorong agar pembahasan RUU Daerah Kepulauan dapat segera dituntaskan.
Salah satu gagasan utama dalam RUU tersebut kata Okta adalah, memperhitungkan luas wilayah laut dalam skema dana transfer dari pemerintah pusat melalui Dana Khusus Kepulauan.
“Yang saya ketahui, RUU ini sudah sekitar 20 tahun dibahas DPR dan DPD dan kini digarap lagi oleh Pansus DPR bersama DPD. Gagasannya sederhana, yakni luas laut ikut dihitung dalam dana transfer pusat melalui Dana Khusus Kepulauan,” jelasnya.
Okta menilai, kebijakan tersebut bukan semata-mata memberikan keistimewaan kepada daerah kepulauan, melainkan bagian dari upaya menciptakan keadilan fiskal.
“Sekitar 28,5 juta jiwa tinggal di sepuluh provinsi kepulauan, dengan sekitar 3,7 juta di antaranya berada dalam kondisi miskin,” beber Okta.
Selain persoalan fiskal, Okta juga menyoroti pengelolaan sumber daya laut di Kepri, termasuk aktivitas pertambangan dan pengerukan sedimentasi laut.
Ia mengutip penelusuran Mongabay yang menyebut adanya ratusan izin tambang laut di Kepri untuk komoditas timah dan pasir laut.
Dari jumlah tersebut, disebutkan 43 izin masih aktif, dengan Kabupaten Karimun menjadi salah satu wilayah yang memiliki jumlah izin terbanyak.
“Ini soal keadilan fiskal, bukan keistimewaan. Kita juga perlu bicara jujur soal laut dan tambang,” tuturnya.
Okta juga menyinggung Permen KKP Nomor 16 Tahun 2024 yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang laut serta kebijakan penambangan sedimentasi laut.
“Pengelolaan sumber daya laut harus mempertimbangkan keberlangsungan kehidupan masyarakat pesisir, terutama nelayan dan masyarakat yang tinggal di pulau-pulau kecil,” pungkasnya.
Tidak hanya itu saja, ia menyoroti adanya perdebatan mengenai kewenangan perizinan antara pemerintah pusat dan daerah ketika terjadi penolakan masyarakat terhadap aktivitas pengerukan pasir laut.
“Ketika ribuan nelayan menolak pengerukan pasir laut, pihak pemerintah daerah menyatakan perizinannya sepenuhnya kewenangan pusat. Padahal yang paling merasakan dampaknya adalah nelayan dan pulau-pulau kecil yang rawan abrasi,” katanya.
Okta menyebut, RUU Daerah Kepulauan dapat menjadi langkah untuk memperjelas kewenangan pemerintah daerah dalam mengelola wilayah laut.
“Kewenangan wilayah laut provinsi hingga 12 mil dan kabupaten/kota sampai 4 mil, termasuk pengaturan ruang laut dan sektor perikanan, merupakan bagian penting dalam penguatan daerah kepulauan,” ucap Okta.
Namun, menurutnya, penguatan kewenangan harus berjalan beriringan dengan perlindungan ekosistem laut.
Ia juga mengutip kritik WALHI yang menyoroti potensi penempatan sektor pertambangan dan energi sebagai prioritas di wilayah yang memiliki kerentanan ekologis.
“Kewenangan tanpa perlindungan lingkungan bisa berubah menjadi izin yang lebih mudah dikeluarkan. Undang-undang ini harus mengukuhkan laut sebagai sumber hidup nelayan dan ekonomi biru, bukan sekadar objek ekstraksi,” tegasnya.
Memasuki usia ke-24, Okta menyampaikan tiga hal yang menurutnya perlu menjadi perhatian pemerintah.
Pertama, pemerintah didorong segera menuntaskan RUU Daerah Kepulauan menjadi undang-undang.
“Kedua, setiap kewenangan pengelolaan laut yang diberikan kepada pemerintah daerah harus disertai kewajiban menjaga ekosistem serta melibatkan masyarakat pesisir dalam pengambilan kebijakan,” tutur Okta.
Ketiga, kata Okta, apabila terdapat tambahan dukungan fiskal bagi daerah kepulauan, manfaatnya harus dipastikan menjangkau wilayah yang selama ini menghadapi keterbatasan pembangunan, seperti Lingga, Anambas, Natuna, serta pulau-pulau terluar.
“Catatan tersebut disampaikan di tengah capaian ekonomi Kepri yang menunjukkan pertumbuhan. Berdasarkan data yang disampaikan dalam momentum HUT ke-24 Kepri, pertumbuhan ekonomi pada triwulan II 2026 mencapai 6,99 persen, sementara IPM Kepri pada 2025 berada di angka 80,53,” paparnya.
Menurut Okta, capaian tersebut merupakan modal penting, tetapi keberhasilan pembangunan tidak cukup hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi dan indikator makro.
“Kepri sudah membuktikan diri mampu tumbuh. Ujian berikutnya adalah membuktikan, pertumbuhan itu sampai ke pulau terjauh. Dirgahayu Kepri,” tutup Okta.
Penulis: Junizar
Editor: Azis
