KARIMUN, WARTAKEPRI.co.id – Kontraktor proyek-proyek di beberapa SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) di Karimun sedang gelisah. Hal ini di sebabkan, proyek yang sudah dikerjakan pada APBD 2015 ini, hingga pertengahan Maret ini belum juga dibayarkan, Kamis 10/03/2016.
Mengutip dari halaman lendoot Seorang kontraktor mengatakan, “Yang pasti merugikan kami. Hutang banyak belum dibayar. Janji Februari dibayar, tapi sampai pertengahan Maret ini belum ada tanda-tanda dibayar?”
“Kesabaran kami mulai hilang karena menunggu pencairan dana proyek Pemda yang tak kunjung datang”, ujar kontraktor lain.
Dari pengakuan kontraktor, berkas-berkas pencairan sudah disampaikan kepada pejabat pembuat komitmen (PPK) sejak awal Januari lalu. Dua pekan lalu, kontraktor berharap bisa dicairkan. Sayangnya, alasan PPK di sejumlah SKPD mengatakan bahwa berkas pencairan masih di Inspektorat untuk proses audit.
“Dua minggu lalu katanya masih di inspektorat. Tadi kita tanya lagi masih di sana? Jadi masalahnya dimana sampai berlarut-larut begini,” tutur kontraktor lainnya.
Beberapa kontraktor beragumen bahwa jajaran di bawah SKPD dan Inspektorat tersebut sangat tidak profesional. Bawahan di SKPD dan Inspektorat Daerah khususnya tidak dapat mengejawantahkan perintah Bupati Karimun.
“Artinya, mereka tidak bisa menerjemahkan kebijakan bupati secara tepat atau tepat. Pak Bupati sudah sampaikan Februari 2016 ini sudah bisa dibayar, tetapi karena kinerja SKPD dan Inspektorat Daerah yang buruk, akhirnya mundur lagi. Ini kan menjelekkan pak bupati,” tambah kontraktor lainnya.
Kontraktor tersebut mengatakan, berdasarkan klausul perjanjian kontrak kerjasama sebelumnya, kontraktor berhak menggugat pemerintah.
