MUI Mulai Khawatir Kini Peran Ulama dan Ustad Diganti Mbah Google

251
mui-diskusi-soal-teroris

WAR TAKEPRI.co.id, BATAM- Forum Pemberdayaan Pesantren (FPP) Kepri, menggagas dialog keagamaan yang bertemakan ‘Tantangan Radikalisme dan Upaya Penanganannya’ di Pesantren Hidayatullah Batam, Rabu (28/9/2016).

Pimpinan Yayasan Hidayatullah Batam, Jamaludin Nur mengatakan bahwa dialog tersebut perlu dilaksanakan mengingat tindakan radikalisme yang mengatasnamakan agama telah sangat menciderai semangat persatuan dan kesatuan. Paham radikalisme juga telah menghambat kemajuan bangsa.

” Radikalisme bertentangan dengan nilai persatuan dan kesatuan bangsa. Apalagi ada upaya dari tindakan-tindakan radikal untuk merubah ideologi Pancasila,” ujarnya.

Menurutnya, Pancasila sudah final dan keberadaannya merupakan kesepakatan bersama para pendiri bangsa. Pasang surut pemahaman akan penting tidaknya ideologi Pancasila itu, perlu mendapatkan perhatian kita bersama.

” Kemerdekaan Indonesia saat ini yang sudah berusia 71 tahun, masih mengalami pasang surut tentang pemahaman ideologi. Namun bagi kita, Pancasila sudah final, dan tidak akan mengalami perubahan,” tegasnya.

Masih kata Jamaludin, kehadiran Pancasila adalah investasi besar umat Islam bagi Bangsa Indonesia. Oleh karenanya, Pesantren harus menjadi duta Pancasila.

“ Kita berharap, kedepannya banyak institusi dan lembaga-lembaga pemerintahan yang diisi dari lulusan pondok pesantren,” pintanya.

Hadir sebagai narasumber Wakasat Intelkam Polresta Barelang, Joko Purnawanto. Majelis Ulama Indonesia Kota Batam, H. Lukman Rifai, serta dari kalangan akademisi, Dr. Said Maskur, M.Ag.

Dalam pemaparannya, H. Lukman Rifai mengatakan bahwa radikalisme tidak bisa hanya dikaitkan dengan kelompok agama tertentu. Menurutnya, setiap kelompok memiliki kemungkinan untuk melakukan tindakan yang radikal.

“ Ada dua faktor penyebab radikalisme, yaitu faktor internal karena lemahnya pemahaman tentang agama, dan faktor eksternal karena adanya ketidak adilan dan pemerataan,” ujarnya.

Dalam memahami tentang agama, sambungnya, masyarakat tidak lagi melalui sumber-sumber yang dapat dipercaya. Melainkan cenderung memahami tentang agama dengan menggunakan aplikasi Google yang keabsahannya perlu dikaji kembali.

” Dengan kemajuan teknologi, masyarakat khususnya generasi muda sudah tidak mendapatkan pengetahuan agama dari guru dan ustadz melalui instansi pendidikan maupun lembaga resmi lainnya. Maka dari itu, untuk meningkatkan pemahaman mengenai agama, sebaiknya menggali informasi melalui guru atau ustadz,” tuturnya.

Ditempat sama, narasumber dari Kementrian Agama Kota Batam yang diwakili oleh Kasi Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam, H. Sarbaini menyebut bahwa Kementrian Agama dengan Pemko Batam serta Polresta Barelang telah membuat MoU bersama pimpinan Pondok Pesantren untuk mengantisipasi munculnya jaringan radikal dan teroris di Kota Batam.

” Kita bersama Polresta Barelang dan Pemko Batam melakukan MoU yang berisi tentang kurikulum pesantren. Diharapkan setiap pesantren mengajarkan pendidikan moral Pancasila, Deradikalisasi, Nasionalisme, Ukhuwah Islamiyah dan lain sebagainya,” ucapnya.

Lebih jauh diterangkannya, setiap pesantren wajib mengikuti arahan dan MoU yang sudah dibuat. Jika tidak, maka akan dikenakan sanksi. Pesantren juga diharapkan bebas dari Radikalisme, Narkoba dan LGBT.

Kegiatan yang dihadiri oleh ratusan peserta tersebut, juga diikuti oleh mahasiswa Hidayatullah Batam, organisasi Islam Batam serta beberapa kelompok majelis taqlim. (ichsan)

DEWAN PERS WARTAKEPRI FANINDO PEMKO BATAM Combo Sakti Telkomsel