Berikut Rincian Nota Keuangan APBD Perubahan 2020 Pemkab Anambas yang Alami Penurunan 19,96 Persen

502
APBD Perubahan 2020 Pemkab Anambas yang Alami Penurunan

WARTAKEPRI.co.id, ANAMBAS – Bupati Kepulauan Anambas bersama Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Anambas sampaikan Nota Keuangan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tahun anggaran 2020, penyampaian tersebut berlangsung lancar di Ruang Pertemuan DPRD Anambas, Sabtu (12/9/2020).

Abdul Haris SH Bupati Kepulauan Anambas dalam penyampaianya mengatakan bahwa dapat kami laporkan disini bahwa pada saat pelaksanaan refocusing anggaran penyesuaian APBD berdasarkan instruksi Kemendagri, besaran APBD Kabupaten Kepulauan Anambas sebesar Rp. 831.335.844.440,20 dan mengalokasikan anggaran untuk penanganan covid-19 melalui belanja tidak terduga (BTT) sebesar Rp. 55.844.947.167,00.

Dari alokasi penanganan covid-19 tersebut pemerintah daerah mengalokasikan untuk penanganan kesehatan sebesar Rp. 27.202.079.167,00. Penanganan dampak ekonomi sebesar Rp. 3.256.500.000,00. Penyediaan jaring pengaman sosial sebesar Rp.25.386.368.000,00. Sampai dengan dimulainya proses penyusunan perubahan APBD tahun anggaran 2020 realisasi penggunaan anggaran untuk penangan covid-19 melalui pembebanan langsung belanja tidak terduga sebesar Rp. 27.556.594.026,00 dan yang masih tersisa di belanja tidak terduga atau yang sudah dilaksanakan dan belum dicairkan sebesar Rp. 2.882.435.497,00.

Sehingga alokasi anggaran untuk penanganan covid-19 sampai dengan akhir tahun 2020 melalui pembebanan belanja tidak terduga sebesar Rp. 30.439.029.532,00. Selisih dari alokasi awal sebesar Rp. 25.405.917.644,00 yang dianggarkan ke belanja langsung untuk pemenuhan kewajiban daerah pada perubahan APBD tahun anggaran 2020.

“Penyusunan rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2020 disusun berdasarkan amanat peraturan menteri dalam negeri nomor 33 tahun 2019 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2020, pada rancangan perubahan APBD Kabupaten Kepulauan Anambas tahun anggaran 2020 mengalami penurunan sebesar Rp. 316.930.176.828,00 atau sebesar 25,89% dibandingkan dengan APBD induk tahun anggaran 2020,” kata Abdul Haris.

Haris juga menyampaikan substansi ringkasan rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) kabupaten kepulauan Anambas tahun anggaran 2020, dengan asumsi pendapatan yang telah disepakati sebesar Rp. 846.945.501.498,60 atau mengalami penurunan sebesar 19,96%, dibandingkan dengan APBD induk tahun anggaran 2020.

Terdiri dari pendapatan asli daerah secara keseluruhan pendapatan asli daerah mengalami penurunan sebesar Rp. 12.129.426.151,97 atau mengalami penurunan sebesar 28,01%, semua jenis pendapatan asli daerah mengalami penurunan, antara lain hasil pajak daerah mengalami penurunan sebesar Rp. 5.860.428.125,00 atau menurun sebesar 30,07%, hampir semua komponen pajak daerah mengalami penurunan.

Retribusi daerah mengalami penurunan sebesar Rp. 956.855.000,00 atau menurun sebesar 21,95%, penurunan ini disebabkan adanya penurunan pada retribusi jasa umum dan retribusi jasa usaha. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mengalami penurunan sebesar Rp. 713.401.362,00 atau menurun sebesar 35,12%.

Lain-lain PAD yang sah mengalami penurunan sebesar Rp. 4.598.741.664,97. Dana perimbangan dana perimbangan pada rancangan perubahan apbd tahun anggaran 2020 dialokasikan sebesar Rp. 651.472.240.364,00 atau mengalami penurunan sebesar 24,97% dibandingkan dengan apbd induk tahun anggaran 2020.

Peningkatan terjadi pada sektor pajaksebesar Rp. 37.383.513.964,00 peningkatan tersebut terjadi pada komponen kurang bayar PBB P3 tahun 2019 dan pajak penghasilan pada sektor cukai hasil tembakau mengalami penurunan sebesar Rp. 248.885.110,00.

Sedangkan di sektor sumber daya alam juga mengalami penurunan sebesar Rp 156.052.536.831,00. Dana alokasi umum (DAU) kabupaten kepulauan anambas pada perubahan apbd tahun anggaran 2020 juga mengalami penurunan sebesar Rp. 41.530.571.000,00 atau sebesar 9,93%.

Pendapatan daerah yang sah mengalami peningkatan sebesar Rp. 17.687.900.905,57 atau sebesar 12,06% dibandingkan dengan apbd murni tahun anggaran 2020 terdiri atas pendapatan hibah dari pemerintah berupa dana bantuan operasional sekolah (BOS).

Pada perubahan apbd tahun anggaran 2020 meningkat sebesar Rp. 6.994.472.749,57 atau sebesar 95,00% dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya mengalami peningkatan sebesar Rp. 14.439.447.156,00 atau sebesar 38,61%. Terdiri dari pajak provinsi sebesar Rp. 8.589.290.996,80, dan tunda salur pajak provinsi tahun anggaran 2019 sebesar Rp. 5.850.156.159,00.

“Berdasarkan paparan data di atas dapat disimpulkan bahwa hampir semua komponen didalam pendapatan daerah mengalami penurunan, dan hanya komponen lain-lain pendapatan daerah yang sah mengalami peningkatan, dengan rincian sebagai berikut di komponen pendapatan asli daerah (PAD) menurun sebesar 28,01%, dan dana perimbangan menurun sebesar 24,97%, sedangkan komponen lain-lain pendapatan daerah yang sah meningkat sebesar 12,06%”jelasnya.

Sementara itu Hasnidar Ketua DPRD Anambas mengatakan bahwa menurut catatan sekretariat DPRD Anambas, daftar hadir pada permulaan rapat DPRD hari ini, yang telah ditandatangani oleh dari 20 anggota dengan rincian sebagai berikut dari 5 orang anggota fraksi PPP – Plus, dari 4 orang anggota fraksi PDI-P, dari 3 orang anggota fraksi PAN dari 4 orang anggota fraksi Bintang Nasional Indonesia (BNI), dan dari 4 orang anggota fraksi Karya Indonesia Raya (KIR).

Proses penyusunan APBD sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 33 tahun 2019, tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2020, menegaskan bahwa persetujuan bersama dprd dan kepala daerah tentang rancangan perda apbd perubahan yaitu, paling lambat akhir bulan september 2020.

Dengan berpedoman aturan sebagaimana tersebut diatas, harapan kami marilah kita bersama-sama bergandengan tangan, berpegang pada dasar-dasar hukum yang manjadi acuan dasar dalam memberikan sebuah pandangan, pendapat untuk menghitung bilangan-bilangan angka untuk 3 bulan ke depan. Secara seksama baru saja telah kita dengarkan pidato penyampaian dan penyerahan secara resmi dokumen rancangan perda apbd perubahan tahun anggaran 2020, yang selangkah lagi kita akan memasuki tahapan pembicaraan tingkat ke-dua yaitu pembahasan dan pengambilan persetujuan bersama yang akan di jadwalkan pada hari Senin depan, tutupnya.(Rama).

Komentar Anda

DEWAN PERS WARTAKEPRI FANINDO DPRD ANAMBAS DPRD KARIMUN