Jaksa Agung RI Paparkan 7 Program Prioritas Tahun 2021, Prioritas Pendampingan PEN

Jaksa Agung
Jaksa Agung RI Paparkan 7 Program Prioritas Tahun 2021
PKP Online

WARTAKEPRI.co.id, TANJUNGPINANG – Dalam Rangka Konsolidasi dan Peningkatan Kinerja di Tahun 2021, Kajati Kepri beserta jajaran mengikuti arahan Jaksa Agung RI, Rabu 6 Januari 2021.

Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau didampingi Wakajati Iman Wijaya, SH. M.Hum beserta seluruh Asisten, Kabag Tata Usaha dan para Koordinator di lingkungan Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau mengikuti arahan Jaksa Agung ST. BURHANUDDIN.

Kegiatan tersebut diselenggarakan di Aula Vicon Kejati Kepri dengan menggunakan teknologi informasi berupa aplikasi “Zoom Meeting”.

BACA JUGA : Gedung Kejaksaan Agung Kebakaran, Penyebab Kebakaran Masih Didalami Polisi

Jaksa Agung RI, ST BURHANUDDIN dalam kesempatan tersebut menyampaikan 7 Program Kerja Prioritas Kejaksaan RI tahun 2021 yaitu :

1. Pendampingan dan pengamanan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dalam rangka percepatan pembangunan nasional.

2. Pengawasan dan penegakan disiplin untuk mewujudkan kejaksaan yang bersih dan profesional.

3. Pembentukan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pembangunan manajemen karir yang jelas, terstruktur, dan transparan, serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang tematik.

4. Digitalisasi kejaksaan untuk sistem kerja yang efisien, transparan, akuntabel, dan berbasis teknologi informasi.

5. Penegakan hukum yang berkeadilan, serta memberikan kemanfaatan, khususnya dalam upaya memulihkan korban kejahatan dan memperbaiki pelaku.

6. Penanganan perkara tindak pidana korupsi yang berkualitas dan berorientasi penyelamatan keuangan negara.

7. Penyelesaian perkara dugaan pelangaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang berat secara tuntas, bermartabat, dapat diterima oleh berbagai pihak, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kegiatan yang sama juga diikuti olah seluruh Kejari/Kacabjari se Wilayah Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau dengan mematuhi protokol kesehatan.

Program Sejak Tahun 2020

Sebelumnya pada Tahun 2020, Aparat Kejaksaan siap mengawal program Pemulihan Ekonomi Nasonal (PEN) di bidang hukum dengan melakukan pendampingan sesuai peran dan fungsinya.

Hal tersebut dinyatakan Jaksa Agung, Sanitiar Burhanudin saat mengikuti rapat koordinasi nasional pengawasan internal tahun 2020 melalui Webinar.

Tema “Kolaborasi dan Sinergi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Pemeriksa Eksternal dan Aparat Penegak Hukum (APH) Dalam Rangka Pengawasan Percepatan Penanganan Corana Virus Disease (Covid-19) dan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN),” yang dibuka oleh Presiden Joko Widodo di Jakarta, Senin (15/06/2020).

Dalam rapat tersebut, Jaksa Agung Burhanuddin menjelaskan tentang peran Kejaksaan khususnya bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) dalam Proses Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Kiriman : Rama

DEWAN PERS WARTAKEPRI FANINDO PEMKO BATAM Combo Sakti Telkomsel