Komisi II DPRD Kota Batam Tegaskan Tidak Ada Istilah Host To Host Dalam Perbankan

483

WARTAKEPRI.co.id, BATAM- Komisi II DPRD Kota Batam menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama sejumlah instansi yakni BP2RD, Bank riaukepri, Rabu (23/6/2021) di ruang Komisi II DPRD Batam.

RDP tersebut, dipimpin langsung ketua komisi II DPRD Batam Edward Brando, wakil ketua David Yolanda beserta sekretaris Muhammad Yunus Muda, Leo Anggara Saputra, Rubina Situmorang, Mulia Rindo Purba, Asnawati Atiq, Udin P Sihaloho, Putra Yustisi Respaty,Muhammad Syafei, Sahat Tambunan.

BACA JUGA: DPC Rent Car Indonesia Sampaikan Keluhan Melalui RDP Komisi I DPRD Batam

Anggota Komisi II DPRD Kota Batam, Sahat Parulian Tambunan mengatakan, pihaknya sangat menyayangkan kepada instansi terkait soal dana rekening internal, dimana seharusnya masuk ke rekening kas daerah (Kasda) ini malah internal dari bank tersebut.

“Ini yang menjadi sebuah catatan kami dari komisi II DPRD Batam, harusnya itu langsung ke kas daerah dana ini ditransfer, bukan rekening internal bank”,ujarnya Rabu (23/6/2021).

Sahat menyebutkan, kenapa kita kejar host to host ini, sebab dalam istilah perbankan itu tidak ada, namun yang ada itu adalah transfer, Inkaso, kliring ini istilah dari perbankan.

“Istilah host to host dalam perbankan itu tidak ada, bagaimana pertransaksiannya. Sekarang alasan apalagi, mereka untuk menghindari kesalahan saya bilang itu tidak mungkin,”paparnya.

Ia pun mengungkapkan, kesalahan itu kan bisa di croscek pas waktu penyetoran karena salah nomor rekening saja akibatnya fatal, jadi kenapa masyarakat menyetor ke rekening yang dibuka, bukan ke rekening kas daerah. Makanya saya sampaikan akan menimbulkan kecurigaan masyarakat.

“Jadi, bisa juga akhirnya adanya dugaan penyelewengan terjadi. Menerima setoran dengan tumpukan titipan itu banyak dilakukan juga klaim pencucian uang bekerjasama dengan pihak tertentu dan ini dilakukan karena adanya gotong royong banyak orang”,ungkap Sahat.

Hingga RDP selesai, komisi II DPRD Kota Batam ingin memastikan dan bertanya ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dengan membuka rekening secara internal dan tidak lansung ke kas daerah apakah bisa.

“Jadi untuk RDP kali ini, bisa dibilang belum clear dan kita nantinya akan lanjutkan untuk pendalaman lagi”, tutupnya. (*)

Pengirim :Taufik Chaniago

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!
PKP HIMALAYA DEWAN PERS WARTAKEPRI FANINDO PEMKO BATAM Combo Sakti Telkomsel