Fadil Hasan: Lemahnya Peran dan Kontrol DPRD Anambas terhadap Anggaran di Eksekutif

225
Fadil Hasan SH Praktisi Hukum
Fadil Hasan SH Praktisi Hukum

WARTAKEPRI.co.id, ANAMBAS – Fadil Hasan SH Praktisi Hukum yang juga Ketua Bidang Hukum & Humas Badan Penyelaras Pembangunan Kabupaten Kepulauan Anambas (BP2KKA) menyoroti kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Anambas terkait anggaran Covid-19 di Kepulauan Anambas, Senin (30/8/2021).

Dirinya menerangkan bahwa Anggaran Covid-19 tahun 2020 sebesar Rp 54 Miliar yang bersumber dari Anggaran Pendapat Belanja Daerah (APBD) dan kemudian ia juga mengatakan bahwa adanya Anggara tambahan di tahun 2021 yang tidak disebutkan berapa besarnya.

Fadil Hasan saat di konfirmasi mengenai hal tersebut, dirinya langsung mempertanyakan tentang pernahkah DPRD Anambas melakukan kontrol dan pemeriksaan terhadap anggaran tersebut.

“Kenapa di daerah daerah lain semua DPRD nya menyoroti anggaran Covid-19, kenapa di daerah kita adem adem saja, ini perlu menjadi pertanyaan besar,” jelasnya.

PKP HIMALAYA

BACA JUGA DPRD Anambas Akan Adakan Rapat Dengan Pemda Atas Kedatangan Warga Jemaja Timur

Kita ketahui bahwa semua anggaran yang di kucurkan untuk penanganan Covid-19 dikerjakan sendiri sistim swakelola dengan dasar hukum Kepres covid/tanggap darurat.

“Dimana kontrol DPRD Anambas terhadap Anggaran anggaran yang bersumber dari Pemda, kita ketahui sampai saat ini masih sangat lemah, saya berharap sebagai masyarakat Anambas di perantauan ingin kejelasan agar setiap penggunaan anggaran jelas peruntukannya, agar anggaran yang salah satunya berasal dari uang rakyat itu tepat sasaran”.

Sementara itu Hasnidar Ketua DPRD Kepulauan Anambas saat di konfirmasi melalui WhatsApp miliknya, belum memberikan tanggapan bahkan WhatsApp dari Wartawan ini terlihat belum di bacanya hingga berita ini di terbitkan. (Rama).

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!
DEWAN PERS WARTAKEPRI FANINDO PEMKO BATAM Combo Sakti Telkomsel