Paripurna DPRD Anambas Terima Simbolis Ranperda Pengelolaan Keuangan Daerah

83

WARTAKEPRI.co.id, ANAMBAS – Ketua DPRD Kepulauan Anambas Hasnidar membuka Rapat Paripurna dengan agenda Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Anambas, Rabu (22/9/2021) sore. Sidang dihadiri 20 Anggota DPRD Anambas terdiri 5 orang Anggota Fraksi PPP-plus.

4 orang anggota Fraksi PDI-P, 3 orang anggota Fraksi PAN, 4 orang anggota Fraksi Bintang Nasional Indonesia (BNI) dan 4 orang anggota Fraksi Karya Indonesia Raya (KIR).

Bupati Anambas Abdul Harris hadir berserta Sekretaris Daerah, para Asisten, dan Balitbapeda Anambas. Hadir juga Kepala Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Danlanal, Kapolres, Danramil, Danlaludal Matak dan Kacabjari. Rapat paripurna juga dapat diikuti melalui join Zoom Meeting.

Sementara itu, Bupati Abdul Harris memaparkan sesuai dengan agenda rapat paripurna DPRD hari ini, yaitu penjelasan kepala daerah terhadap ranperda tentang pengelolaan keuangan daerah. Pembentukan rancangan peraturan daerah ini adalah dalam rangka menjalankan peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah.

Peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tersebut mengatur mengenai asas pengelolaan keuangan daerah, pengelolaan keuangan daerah, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, akuntansi dan pelaporan, serta pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah.

Keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat warta kepri melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem NKRI.

Peraturan pemerintah tersebut merupakan pengganti peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah yang telah berlaku kurang lebih 14 tahun.

Hal tersebut tentu berimplikasi terhadap keberadaan peraturan daerah kabupaten kepulauan anambas nomor 9 tahun 2011 tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah wartakepri, yang merupakan turunan dari peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2005 tersebut.

 

Oleh karenanya perlu dilakukan penyesuaiaan dengan peraturan perundang-undangan yang terbaru. Penyesuaian dilakukan dengan membentuk peraturan daerah yang baru, yaitu peraturan daerah tentang pengelolaan keuangan daerah guna mencabut peraturan daerah nomor 9 tahun 2011 tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah yang sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini.

Dari beberapa penjelasan di atas, secara filosofis, sosiologis dan yuridis rancangan peraturan daerah tentang pengelolaan keuangan daerah memiliki landasan yang cukup kuat.

 

 

Rancangan perda tersebut juga sebagai upaya untuk menjamin kepastian hukum, guna menunjang kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, dalam rangka melaksanakan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah dan terwujudnya akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah warta kepri, serta terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang tertib, efisien dan efektif, fleksibel dan optimal serta sesuai dengan asas-asas pengelolaan keuangan daerah.

Penjelasan terhadap rancangan peraturan daerah tentang pengelolaan keuangan daerah yang dapat disampaikan. Dengan harapan Ranperda ini selanjutnya dapat di proses dengan tahapan dan mekanisme yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.(rama)

DEWAN PERS WARTAKEPRI FANINDO PEMKO BATAM Combo Sakti Telkomsel