Rekomendasi Besaran UMK Kota Batam Tahun 2022 di Angka Rp 4.186.622

217

WARTAKEPRI.co.id, BATAM – Bertempat di ruang rapat Kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Batam dilaksanakan rapat Dewan Pengupahan Kota Batam membahas perihal rekomendasi besaran Upah Minimum Kota Batam Tahun 2022, Senin (22/11/2021).

Berikut hasil Rekomendasi;

1 Upah Minimum Kota (UMK) Batam Tahun 2022 dibahas bersama di Dewan Pengupahan Kota Batam pada tanggal 15 November dan 22 November 2021

2 Dikarenakan tidak terjadi kesepakatan antara Anggota Dewan Pengupahan Kota Batam unsur pekerja dan unsur pengusaha, maka Dewan Pengupahan Kota Batam sepakat mengajukan 2 (dua) usulan terkait Upah Minimum Kota (UMK) Batam Tahun 2022 untuk menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan rekomendasi Walikota Batam kepada Guberur Kepulauan Riau

3 Unsur Pemerintah dan unsur Pengusaha mempertimbangkan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja tanggal 9 November 2021, Nomor B

M/383/HI 01 00/XI/2021, penhal: Penyampaian Data Perekonomian dan Ketenagakerjaan Dalam Penetapan Upah Minimum Tahun 2022,

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 15 November 2021, Nomor 561/6393/SJ, penhal Penetapan Upah Minimum Tahun 2022.

Maka unsur pemerintah dan unsur pengusaha mengacu pada penghitungan UMK dan data yang dibutuhkan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021, sebagai berikut:

UM (t+1)= UM(t) [Max (PE (t), Inflasi(t)) x) BA(t)-UM(t) x UM (t))

BA(t)-BB(t) Rota rotokonsumsPerkopito X Rata-rataJumlahART BA (t)= BB(t) = BA (t) ** UMK 222

Maka muncul UMK 2022 4.186.622

Adapun Unsur Pekerja menyatakan:

1 Serikat Pekerja menolak dalam pembahasan nilai UMK Kota Batam Tahun 2022 dengan alasan sebagai berikut

a) Dasar acuan untuk perhitungan Nilai UMK Kota Batam Tahun 2022 masih dalam upaya hukum Kasası di Mahkamah Agung Republik Indonesia yang diajukan oleh Gubernur Kepulauan Riau, dan wajib menghormati upaya hukum tersebut sampai adanya Putusan yang Berkekuatan Hukum Tetap (Inkracht) terhadap sengketa SK UMK Kota Batam Tahun 2021,

b) Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2021 tentang Pengupahan merupakan peraturan turunan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Bab IV klaster Ketenagakerjaan sebagai pedoman pembahasan nilai Upah Minimum Kota, Unsur organisasi SP/SB dan unsur / elemen masyarakat lainnya telah melakukan gugatan dalam permohonan uj materi Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Bab IV klaster Ketenagakerjaan melalui Mahkamah Konstitusi yang mana sampai saat ini belum mendapatkan Putusan Final

2 Untuk menghindari sengketa hukum dikemudian hari terkait UMK Batam Tahun 2022 maka untuk pembahasan rekomendasi nilai besaran angka UMK Batam tahun 2022 di Dewan Pengupahan Kota Batam dari unsur Serikat Pekerja menolak atau tidak setuju sampai poin 1 (satu) di atas selesai Maka usulan dan unsur pekerja ini bukanlah suatu kesepakatan tapi bagian dan maten surat rekomendasi dalam berita acara pembahasan DPK Batam terkait UMK Tahun 2022

Demikian Berita Acara Rapat ini dibuat dan ditandatangani oleh peserta rapat Dewan Pengupahan Kota Batam.

Dari informasi foto lampiran yang diterima WartaKepri, absen tandatangan peserta sebanyak 29 peserta. Namun tidak semua tandatanggan absensi. (*)

Kiriman : Istimewa.

PKP HIMALAYA DEWAN PERS WARTAKEPRI FANINDO PEMKO BATAM Combo Sakti Telkomsel