TANJUNGPINANG – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Tanjungpinang memberikan klarifikasi terkait isu inflasi yang dikabarkan tidak terkendali di Tanjungpinang.
Menurut data dari BPS, inflasi pada bulan Januari 2024 mencapai 0,37%, meskipun berada di atas rata-rata nasional, namun masih terkendali.
Kadiskominfo Kota Tanjungpinang, Teguh Susanto,ST, menjelaskan bahwa Pemko Tanjungpinang telah mengambil langkah serius melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) yang dipimpin oleh Sekda Kota Tanjungpinang.
BACA JUGA: TPID Pasbar Gelar Gerakan Pangan Murah untuk Stabilisasi Pasokan dan Harga Jelang Ramadhan
Meskipun gejolak inflasi jelang Ramadhan dan Lebaran lumrah terjadi, Tanjungpinang berhasil menjaga inflasi terkendali.
Dalam rentang September hingga Desember 2023, Tanjungpinang bahkan menempati urutan ke-15 terendah secara nasional dalam hal inflasi menurut data BPS.
BACA JUGA: Hasan Dorong Pembinaan Produk Teknologi Tepat Guna untuk Manfaat Masyarakat
Langkah-langkah pengendalian inflasi seperti Operasi Pasar dan Gerakan Pangan Murah telah dilakukan secara aktif.
Terkait kemiskinan, data dari survei sosial ekonomi BPS menunjukkan penurunan angka kemiskinan dari 9,85% pada tahun 2022 menjadi 7,95% pada tahun 2023.
Hal ini menunjukkan upaya Pemko Tanjungpinang dalam mengurangi tingkat kemiskinan di wilayah tersebut.
Selain itu, penanganan stunting juga menjadi fokus Pemko Tanjungpinang melalui berbagai kebijakan yang dilakukan oleh Tim Percepatan Penurunan Angka Stunting (TPPS).
BACA JUGA: Musrenbang Kota Tanjungpinang: Hasan Sebut Keberhasilan Pembangunan Terkait Kualitas Perencanaan
Monitoring di setiap puskesmas dan posyandu serta pemberian bantuan nutrisi dan gizi telah dilakukan secara aktif.
Sebagai hasilnya, angka stunting di Tanjungpinang berhasil menurun dari 18% pada tahun 2022 menjadi 15,7% pada tahun 2023, dengan 2 kelurahan sudah masuk dalam kategori Zero Stunting.
Penjabat (Pj) Wali Kota Tanjungpinang, Hasan, S.Sos, telah memprioritaskan penanganan inflasi, stunting, dan kemiskinan.
Pemko Tanjungpinang juga telah mengalokasikan dana sebesar Rp.17,5 miliar melalui Dana Insentif Daerah untuk berbagai program intervensi, seperti rehab rumah tidak layak huni dan program padat karya.
Hal ini sebagai bentuk komitmen untuk menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Tanjungpinang. (yadi)
Sumber: diskominfo tanjungpinang
Editor: Denni Risman
