
BATAM – Temuan Nukila Evanty dari Inisiasi Masyarakat Adat (IMA) terhadap kondisi masyarakat suku Laut di Kota Batam memang mengejutkan.
Dari ekonomi hingga budaya, mereka terpinggirkan dalam berbagai aspek kehidupan. Tidak hanya ekonomi yang memprihatinkan, perkawinan anak di usia yang sangat muda menjadi bukti betapa akses pendidikan yang layak menjadi barang langka bagi mereka.
Penelitian selama dua hari pada bulan Mei lalu mengungkap fakta menyedihkan ini. Lokasi penelitian di dua kampung suku Laut memberikan gambaran penuh tentang penderitaan yang mereka hadapi.
Fenomena perkawinan anak dan pemaksaan penyeragaman budaya adalah contoh nyata dari betapa lemahnya perlindungan yang mereka terima.
Namun, tidak hanya itu. Ancaman dari industri yang merambah ke wilayah mereka juga menjadi perhatian besar.
Kawasan industri di pesisir Pulau Batam mengancam ruang hidup dan mata pencaharian suku Laut, serta merusak lingkungan yang merupakan bagian penting dari identitas mereka.
Nukila memanggil pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk bertindak. Akses pendidikan yang layak, pengakuan terhadap hak-hak mereka sebagai masyarakat adat, dan pematuhan terhadap panduan bisnis yang menghormati hak asasi manusia adalah beberapa tuntutan yang disampaikan.
Dikutip tempo, Sabu (25/5/2024), tanggapan dari Kepala Dinas Sosial Kota Batam, Leo Putra, menjanjikan langkah-langkah pemeriksaan dan perhatian lebih lanjut terhadap kondisi suku Laut.
Namun, masih ada tantangan besar yang harus dihadapi bersama. Dengan kesadaran dan tindakan bersama, harapan bagi masa depan yang lebih baik bagi masyarakat suku Laut di Kota Batam masih membara.(*)





























