WARTAKEPRI.co.id, KARIMUN – Wakil Ketua I DPRD Karimun, Satria menanggapi kebijakan yang dibuat oleh Bupati Karimun, Iskandarsyah terkait rencana pembentukan perusahaan Manpower yang dikelola oleh masyarakat Desa Pangke, Kecamatan Meral Barat, Kabupaten Karimun.
Manpower sendiri merupakan perusahaan yang menyediakan jasa pengelolaan tenaga kerja, yang mencakup rekrutmen, seleksi, pelatihan hingga penempatan karyawan untuk perusahaan lain, baik untuk posisi permanen, kontrak maupun temporer.
“Perekrutan tenaga kerja di PT Saipem Indonesia Karimun Yard, melalui perusahaan Manpower khusus masyarakat Desa Pangke tersebut dapat menimbulkan kesenjangan sosial bagi masyarakat Kabupaten Karimun lainnya,” ujar Satria, Satria, Sabtu, 18 Oktober 2025.
“Kabupaten Karimun ini terdiri dari 14 Kecamatan dan tersebar dibeberapa pulau yang seharusnya juga diakomodir oleh Bupati Karimun,” tambah Satria.
Ia berujar, perekrutan tenaga kerja tempatan untuk PT Saipem Indonesia Karimun Yard, Bupati Karimun hendaknya bersikap adil kepada seluruh masyarakat.
“Sebagai masyarakat yang berdomisili di Pulau Kundur, saya sangat mendukung visi dan misi Bupati Karimun membuka 5000 lapangan pekerjaan, tapi harus merata dan menyentuh seluruh masyarakat Kabupaten Karimun termasuk yang di luar pulau,” sambungnya.
Terkait kebijakan yang disampaikan kepada masyarakat Desa Pangke saat mediasi tersebut, Satria akan serius membahas hal tersebut bersama dengan Bupati Karimun.
“Kita tidak ingin penyampaian Bupati Karimun kepada masyarakat Pangke nantinya menimbulkan reaksi dan gejolak oleh masyarakat lainnya, untuk itu hal ini akan kami kaji ulang kembali bersama dengan Bupati,” tandasnya.(Junizar)
