BINTAN – Pemerintah Kabupaten Bintan dan DPRD Bintan menyepakati Nota Pengantar Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna yang berlangsung di Ruang Sidang DPRD Bintan, Selasa (11/11/2025).
Usai Paripurna, Wakil Bupati Bintan, Deby Maryanti menjelaskan bahwa struktur anggaran yang disepakati mencakup Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah untuk Tahun Anggaran 2026.
Menurutnya, pendapatan daerah direncanakan mencapai Rp1,022 triliun dikarenakan alokasi transfer pemerintah pusat ke Pemda Bintan tahun 2026 turun sebesar Rp214 miliar. Angka pendapatan daerah itu terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp380,9 miliar, dan Pendapatan Transfer sebesar Rp637,5 miliar.
BACA JUGA Capaian Investasi Gemilang, BP Batam Raih Penghargaan Nasional
Sementara, untuk tahun anggaran 2026, belanja daerah akan diproyeksikan sebesar Rp1,057 triliun, dilanjutkan dengan sisi penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp35,2 miliar yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) tahun anggaran sebelumnya.
“Meski alokasi anggaran tahun 2026 menurun Rp214 miliar, namun beberapa program prioritas yang berkaitan langsung dengan sosial atau menyentuh masyarakat seperti bus sekolah gratis, seragam sekolah gratis dan banyak program lainnya, kita usahakan tetap berjalan sebagaimana mestinya,” ujarnya.
Sementara itu, dikatakannya juga bahwa terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang pembentukan BUMD Bintan Karya Bahari tersebut adalah bertujuan untuk memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bintan dalam jangka waktu panjang.
“Prioritas BUMD Bintan Karya Bahari ke depan adalah bagaimana menjadi sumber Pandapatan Asli Daerah (PAD) yang baru dengan memaksimalkan sektor kemaritiman,” tutupnya. (agus)
 serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna){kind=link}