WARTAKEPRI.co.id TANJUNGPINANG – Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad menerima audiensi Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Provinsi Kepri Sodikin bersama Kepala Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea dan Cukai Batam Agung Widodo di Gedung Daerah Provinsi Kepri, Rabu (9/9/2026).
Pertemuan tersebut membahas sejumlah persoalan strategis, mulai dari penerapan kawasan Free Trade Zone (FTZ), pengawasan barang, distribusi kebutuhan pokok, hingga dukungan terhadap sektor pariwisata Kepri.
Ansar menilai koordinasi antara Pemprov Kepri dan Bea Cukai penting untuk memastikan berbagai kebijakan berjalan efektif dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Komunikasi dan koordinasi kita selama ini sangat baik, lancar dan bagus. Mudah-mudahan kerja sama kita bisa berkelanjutan,” ujar Ansar.
Poin Penting Pertemuan
| Isu | Pembahasan dan Arah Kebijakan |
|---|---|
| Penguatan Bea Cukai Tanjungpinang | Pemprov Kepri telah menyediakan lahan di kawasan Ibu Kota Provinsi Kepri. Lahan tersebut sudah ditimbun dan siap digunakan untuk pembangunan sarana Bea Cukai Tanjungpinang. |
| Pemahaman aturan FTZ | Pemprov dan Bea Cukai akan memperkuat pemahaman masyarakat mengenai perbedaan perlakuan barang di kawasan FTZ dan kawasan pabean. |
| Pengawasan barang | Pengawasan pergerakan barang dari FTZ ke kawasan pabean perlu diperkuat untuk mencegah penyalahgunaan fasilitas dan aturan. |
| Rokok ilegal | Pemprov Kepri dan Bea Cukai didorong memperkuat pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal dan barang yang rawan disalahgunakan. |
| Distribusi kebutuhan pokok | Pemprov Kepri akan membahas kebutuhan barang di wilayah perbatasan, terutama Natuna dan Kepulauan Anambas, dengan pemerintah pusat. |
| Peluang impor | Komoditas tertentu seperti bawang merah dan bawang putih diusulkan mendapat ruang impor untuk menjaga ketersediaan dan harga di wilayah kepulauan. |
| Ekspor daerah | Natuna dan Anambas didorong meningkatkan komoditas ekspor sehingga kapal pengangkut barang tidak kembali dalam kondisi kosong. |
| Pariwisata | Ketersediaan pasokan barang harus dijaga seiring target kunjungan hingga 3 juta wisatawan mancanegara ke Kepri. |
| Pelayanan wisatawan | Bea Cukai diminta memberikan pelayanan cepat dan baik di pintu masuk wisatawan, dengan tetap melakukan pengawasan terhadap barang terlarang. |
| Penataan porter dan taksi | Pemprov Kepri akan membenahi layanan porter dan taksi di sejumlah pintu masuk wisatawan agar identitas, pemanggilan dan tarif lebih jelas. |
| MBG dan pangan | Ketersediaan pangan juga perlu diperkuat untuk mendukung kebutuhan masyarakat dan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). |
| Tol Laut | Stok barang di daerah kepulauan perlu disiapkan untuk mengantisipasi jeda distribusi antarpelayaran Tol Laut. |
Pemprov Siapkan Lahan Bea Cukai Tanjungpinang
Dalam pertemuan tersebut, Ansar menyampaikan dukungan Pemprov Kepri terhadap penguatan sarana dan prasarana Bea Cukai.
Salah satunya dengan menyediakan lahan untuk pembangunan Bea Cukai Tanjungpinang. Lahan yang berada di kawasan Ibu Kota Provinsi Kepri tersebut telah ditimbun dan siap untuk pembangunan.
“Lahan sudah kita berikan, sudah ditimbun, sudah matang, tinggal dibangun saja. Mungkin nanti Pak Kanwil bisa meninjau ke sana,” kata Ansar.
Distribusi Barang di Wilayah Perbatasan
Ansar juga menyoroti persoalan distribusi barang di wilayah kepulauan dan perbatasan. Menurutnya, kondisi geografis Kepri membutuhkan kebijakan khusus karena jarak antarpulau membuat distribusi barang tidak selalu mudah.
Pemprov Kepri akan menginventarisasi kebutuhan masyarakat di Natuna dan Anambas, termasuk komoditas seperti bawang merah dan bawang putih.
Ansar berencana membahas persoalan tersebut dengan Menteri Perdagangan agar tersedia ruang kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan daerah perbatasan.
Di sisi lain, pemerintah juga mendorong peningkatan ekspor dari Natuna dan Anambas. Dengan demikian, kapal yang membawa barang dari luar daerah atau luar negeri dapat membawa komoditas ekspor saat kembali.
Pasokan Harus Mengikuti Pertumbuhan Pariwisata
Ansar mengatakan peningkatan kunjungan wisatawan harus diikuti dengan kesiapan pasokan barang.
Kepri mendapat target hingga 3 juta wisatawan mancanegara. Jika permintaan meningkat sementara pasokan terbatas, harga barang berpotensi ikut naik.
“Demand meningkat, supply harus kita jaga. Kalau pasokan terbatas, harga bisa meningkat,” ujarnya.
Karena itu, Pemprov Kepri terus mendorong produksi pangan daerah, operasi pasar dan pengendalian distribusi.
Bea Cukai Siap Perkuat Kolaborasi
Kepala Kanwil DJBC Kepri Sodikin mengatakan Bea Cukai siap memperkuat sinergi dengan Pemprov Kepri.
Menurutnya, Kanwil DJBC Kepri memiliki wilayah kerja di seluruh Provinsi Kepri, kecuali Batam. Untuk Batam, tugas kepabeanan berada di bawah KPU Bea dan Cukai Batam.
Sementara itu, Kepala KPU Bea Cukai Batam Agung Widodo menjelaskan bahwa Batam memiliki karakteristik khusus karena berstatus FTZ. Oleh sebab itu, pelaksanaan kepabeanan juga harus memperhatikan ketentuan khusus FTZ.
Ia berharap koordinasi dengan Pemprov Kepri terus diperkuat, terutama terkait kebutuhan barang serta administrasi pemasukan dan pengeluaran barang dari kawasan FTZ.
“Kami harap komunikasi dan koordinasi tersebut terus diperkuat sehingga berbagai persoalan yang muncul dapat diselesaikan secara cepat dan tepat,” ujarnya.
Ansar: Semua Pihak Berada dalam Satu Rumah
Ansar menegaskan pembangunan Kepri membutuhkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan.
Pengembangan pariwisata, menurutnya, tidak boleh hanya terpusat di Batam, Tanjungpinang dan Bintan, tetapi juga harus memperkuat potensi Karimun, Natuna dan Anambas.
“Kita semua berada di satu rumah yang sama demi membangun Kepri. Saya berharap seluruh jajaran Bea Cukai di Kepri menjadi yang terbaik di Indonesia,” kata Ansar.
Pertemuan tersebut turut dihadiri Tim Percepatan Pembangunan Provinsi Kepri Sarafuddin Aluan, Kepala Bappeda Kepri Aries Fhariandi, Kepala Dinas Pertanian, Kesehatan Hewan dan Tanaman Pangan Kepri Rika Azmi, Kepala Dinas Pariwisata Kepri Hasan, serta jajaran Kanwil DJBC Kepri dan KPU Bea dan Cukai Batam. (*)
Editor Dedy Suwadha
 Ansar Ahmad menerima audiensi Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Provinsi Kepri){kind=link}