WARTAKEPRI.co.id, JAKARTA – Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Yanuar Arif Wibowo, menarik perhatian awak media setelah mengangkat selembar kertas bertuliskan “Mas Gibran Mundur atau Dimundurkan” seusai mengikuti rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Aksi tersebut dilakukan Yanuar saat keluar dari ruang rapat paripurna bersama sejumlah anggota DPR lainnya. Tulisan yang ditunjukkannya ditujukan kepada Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka, di tengah polemik mengenai dokumen pendidikan yang digunakan dalam pencalonan Pilpres 2024.
Yanuar menjelaskan, dirinya sengaja membawa tulisan tersebut untuk menyampaikan aspirasi masyarakat. Menurutnya, dalam rapat paripurna tidak tersedia sesi interupsi bagi anggota dewan untuk menyampaikan persoalan tersebut.
“Ya, karena kan tadi paripurna, anggota tidak ada sesi untuk interupsi. Jadi, ya saya sampaikan sebagai aspirasi dari masyarakat,” kata Yanuar kepada wartawan.
Ia mengungkapkan, desakan agar Gibran mundur dari jabatan Wakil Presiden juga disampaikan sejumlah konstituennya di daerah pemilihan Banyumas-Cilacap, Jawa Tengah.
Yanuar mengaku menerima aspirasi tersebut ketika melakukan kunjungan ke masyarakat selama masa reses DPR.
“Hampir semua forum yang saya datangi saat reses itu, jadi konstituen saya menginginkan Mas Gibran itu mundur atau kalau enggak mau mundur, jadi dimundurkan,” ujarnya.
Yanuar Ikut Teken Hak Menyatakan Pendapat
Selain menyampaikan aspirasi melalui tulisan, Yanuar mengaku telah menandatangani usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) DPR terkait persoalan Gibran.
Ia menyebutkan, usulan tersebut telah diserahkan kepada pimpinan DPR untuk diproses lebih lanjut.
Yanuar juga mengungkapkan bahwa dirinya menjadi anggota ke-12 dari Fraksi PKS yang menandatangani usulan tersebut.
“Saya juga sudah tanda tangan dan itu kita serahkan ke pimpinan. Untuk selanjutnya, kami meminta pimpinan DPR untuk bisa memproses usulan kami,” katanya.
Menurut Yanuar, komunikasi terkait penggunaan hak menyatakan pendapat juga telah dilakukan dengan sejumlah fraksi di DPR. Ia menilai mekanisme tersebut merupakan bagian dari hak konstitusional anggota parlemen.
Ia turut merujuk Pasal 7A dan 7B Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden.
Meski demikian, Yanuar menyerahkan proses selanjutnya kepada pimpinan DPR dan pimpinan fraksi untuk membahas usulan tersebut.
Berkaitan dengan Polemik Dokumen Pendidikan Gibran
Aksi Yanuar tersebut muncul di tengah perkembangan polemik dokumen pendidikan Gibran Rakabuming Raka yang berkaitan dengan persyaratan pencalonan sebagai Wakil Presiden pada Pilpres 2024.
Persoalan tersebut menjadi perhatian setelah muncul sejumlah putusan pengadilan terkait dokumen pendidikan yang digunakan Gibran dalam proses pencalonannya.
Sebelumnya, Gibran juga telah menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan di Istana Kepresidenan, Selasa (10/11/2026), sebagaimana disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.
Namun, penyampaian niat tersebut belum berarti Gibran resmi mengundurkan diri dari jabatannya.
Hingga berita ini ditulis, usulan Hak Menyatakan Pendapat yang disampaikan Yanuar masih menunggu tindak lanjut pimpinan DPR.
Aksi pengangkatan kertas tersebut menjadi salah satu bentuk penyampaian aspirasi politik di lingkungan parlemen terkait polemik posisi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. (kompas.co.id)
Editor Dedy Suwadha
, Yanuar Arif Wibowo, menarik perhatian awak media setelah mengangkat selembar bertuliskan “Mas Gibran Mundur){kind=link}