Sembilan Fraksi Terima LPJ APBD Karimun Tahun 2020, Bupati : Keadaan Semakin Sulit

93
Sembilan fraksi yang ada di DPRD Kabupaten Karimun, menyatakan menerima seluruhnya Laporan Pertanggungjawaban APBD Kabupaten Karimun tahun 2020, dalam rapat sidang paripurna, Selasa (13/7/2021). (Foto : Ist)

WARTAKEPRI.co.id, KARIMUN – Bupati Karimun Aunur Rafiq beserta Wakil Bupati Karimun Anwar Hasyim menghadiri rapat sidang paripurna DPRD, dengan agenda pengambilan keputusan terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2020, Selasa (13/07/2021).

Dalam rapat sidang paripurna DPRD, dengan agenda pengambilan keputusan terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2020, dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Karimun M. Yusuf Sirat, yang dihadiri oleh Forkopimda Kabupaten Karimun, serta sejumlah Kepala OPD, beserta para undangan, dengan menerapkan protokol kesehatan COVID-19.

Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2020 disetujui menjadi Peraturan Daerah (Perda), dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Karimun.

Hasil keputusan tersebut selanjutnya ditandatanganani bersama oleh Ketua DPRD dan Bupati Karimun.

Sebanyak sembilan fraksi yang ada di DPRD Kabupaten Karimun, telah menyatakan menerima seluruhnya Laporan Pertanggungjawaban APBD Kabupaten Karimun tahun 2020.

Kesembilan fraksi tersebut adalah fraksi PKB, Gerindra, PDI Perjuangan, Golkar, NasDem, PKS, PAN, Hanura dan fraksi Partai Demokrat.

Bupati Karimun Aunur Rafiq mengapresiasi atas seluruh koreksi dan masukan yang disampaikan kepada Pemda Kabupaten Karimun, terutama beberapa koreksi terkait menentukan pendapatan yang disesuaikan dengan belanja dan mengefesiensikan anggaran belanja para pegawai.

“Terkait efesiensi belanja pegawai, kita duduk bersama-sama mambahas hal ini, apakah akan dikurangi, kalau kita tidak hati-hati dalam mengambil keputusan, akan ada ribuan orang yang menjadi pengangguran,” ungkap Rafiq.

Untuk itu, menurutnya saat ini Pemkab sendiri sedang menghadapai krisis kesehatan dan krisis ekonomi yang disebabkan karena pandemi COVID-19.

“Sehingga dalam penerapannya harus berhati-hati, walaupun kondisi APBD yang sangat sulit ini hendaknya juga bisa dipahami oleh masyarakat,” ujarnya.

Bupati membeberkan, mengapa saat ini pemerintah daerah Kabupaten Karimun tidak dapat membangun, kenapa banyak hal-hal yang diminta masyarakat tidak dapat dipenuhi.

“Karena memang ketersedian anggaran, transfer pusat dikurangi, Provinsi mengalami hal yang sama, termasuk sumber PAD kita juga mengalami hal yang sama, dengan kita tetap dapat bertahan hari ini saja sudah bersyukur,” paparnya.

Aman

DEWAN PERS WARTAKEPRI FANINDO PEMKO BATAM Combo Sakti Telkomsel