WARTAKEPRI.co.id, BINTAN – Bupati Bintan Roby Kurniawan menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bintan yang membahas pengesahan sejumlah Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), termasuk penyertaan modal pemerintah daerah sebesar Rp22 miliar untuk dua Badan Usaha Milik Daerah ( BUMD Bintan ).
Rapat paripurna berlangsung di Ruang Sidang DPRD Kabupaten Bintan, Senin (9/11/2026), dengan sejumlah agenda strategis terkait penguatan tata kelola pemerintahan dan pembangunan daerah.
Dua BUMD yang menjadi sasaran penyertaan modal tersebut yakni PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Bintan (Perseroda) dan PT Bintan Karya Bahari (Perseroda).
Dalam pendapat akhirnya, Roby menjelaskan bahwa penyertaan modal daerah merupakan investasi strategis untuk memperkuat kapasitas usaha BUMD, mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus menambah kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Pemerintah Kabupaten Bintan merencanakan tambahan penyertaan modal sebesar Rp10 miliar untuk PT BPR Bintan. Dana tersebut akan disalurkan secara bertahap selama lima tahun, mulai 2027 hingga 2031.
Sementara itu, PT Bintan Karya Bahari direncanakan memperoleh tambahan penyertaan modal sebesar Rp12 miliar yang juga diberikan secara bertahap pada periode 2027–2031.
Roby menegaskan, kebijakan penambahan modal kepada kedua perusahaan daerah tersebut harus dilaksanakan dengan prinsip kehati-hatian dan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
Menurutnya, investasi pemerintah daerah melalui BUMD harus memberikan hasil yang terukur serta manfaat nyata bagi masyarakat.
“Kami berharap kedua BUMD tersebut mampu mengelola tambahan modal secara profesional, transparan, dan akuntabel, sehingga dapat meningkatkan kinerja perusahaan, memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bintan,” ungkap Roby.
Selain membahas penyertaan modal, rapat paripurna juga mengagendakan penyampaian laporan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD terhadap Ranperda di luar Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2026.
Ranperda tersebut mengatur tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bintan. Agenda ini dilanjutkan dengan penyampaian Ranperda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagai bagian dari penataan kelembagaan pemerintahan daerah.
Melalui pembahasan sejumlah Ranperda tersebut, Pemerintah Kabupaten Bintan bersama DPRD diharapkan dapat memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan kinerja BUMD, serta mengoptimalkan pelayanan publik dan pembangunan daerah. (*)
Kiriman Agus Ginting
.){kind=link}