Conti Kecewa, PN Batam Tidak Pertimbangkan Akta 99 Tentang RUPS Hotel BCC

72

WARTAKEPRI.co.id, BATAM – Setelah berbulan bulan kasus ini disidangkan, akhirnya majelis hakim pengadilan negeri Batam memutuskan perkara kasus kepemilikan hotel BCC, antara penggungat Conti Chandra dan tergugat utama Tjipta Fujiarta.

Putusan no 195/pdt/btm/2016 atas perkara kasus hotel BCC dibacakan majelis hakim Wahyu Prasetyo didampingi Tiwik dan Iman Budi Putra SH.

Dalam amar putusan hakim Wahyu menyatakan telah mengupayakan melakukan perdamaian para pihak namun tidak berhasil. Sehingga dengan dua kali di tunda dan hasilnya Tjipta Fujiarta selaku tersangka tetap memenangkan perkara ini.

Penggugat menunjukan bukti surat P1 sampai P93, yang semuanya sesuai dengan aslinya. Sementara bukti surat tergugat T1 – T83 . Dan objek perkara sidang dilokasi menjadi bagian dalam putusan. Kata Hakim Wahyu Prasetyo, Senin (13/6/2016).

“Atas putusan majelis hakim yang tidak mempertimbangkan Akta RUPS Nomor 99 tanggal 30 November 2011 menguatkan pembayaran”, kata Edwad Purba SH.

Disamping putusan PN Jakarta Selatan dalam sidang prapeadilan yang menyatakan Tjipta Fujiarta ditetapkan menjadi tersangka atas kasus hotel BCC.

PKPONLINE PKP DREAMLAND

” Disini majelis hakim tidak mempertimbangkan dan hanya sebagian bukti yang kami serahkan di buat jadi bahan putusan. Memang kami murni tidak ada sogok menyogok dalam kasus ini tapi kenapa dua kali sidang ditunda. Ada apa ni..!. Kami akan lakukan upaya banding lagi,”terang Edward Purba SH kuasa hukum penggugat.

Persoalan kasus ini sangat panjang, Tjipta Fujiarta yang dulunya bekerja sebagai marketing Freeland di hotel BCC namun kini menjadi pengguasa hotel tersebut dengan menggandeng notaris Angly Crnggana.

Pendiri dan pemilik hotel adalah Conti Chandra, Hasan , Wie Meng, Sutriswi dan Andrea Sie dengan saham yang berbeda beda.

” Kemudian, Wie Meng ini menjual dua kali seluruh sahamnya yang ada di hotel BCC kepada Conti Chandra dalam Akta 89 tanggal 27 Juli 2011, Akta 01 tanggal 01 Agustus 2011 dan Akta 99 tanggal 30 November 2011,” ujar Edward yang diamini oleh Conti Chandra.

Wie Meng menjual kembali kepada Tjipta Fudjiarta dengan Akta Nomor 04 tanggal 02 Desember 2011 tanpa sepengetahuan dan surat kuasa dari Conti Chandra, sehingga melanggar peraturan yang telah dilakukan dan disepakati serta menimbulkan perkara yang panjang.

Persoalan Ini bukan dilakukan Wie Meng sendiri, melainkan pemilik saham lainya Hasan dan Sutriswi. Dengan Akta Jual Beli kepada Tjipta maka Akta nomor 3 dan nomor 5 tertanggal 02 Desember 2011. Terang Edward Purba SH.

Permainan dalam kadus ini sangat luar biasa,disaat mau menandatangani Akta Jual Beli Nomor 3, 4 dan 5 tertanggal 2 Desember 2011, Tjipta Fudjiarta tidak hadir. Pada waktu itu juga Sutriswi sedang di Pekanbaru. Setelah 3 hari dari berlalu, baru di tandatangan oleh Sutriswi dihadapan Notaris Anly Cenggana tanpa bertemu dengan Tjipta Fudjiarta.

Hal yang paling mengejutkan, Wie Meng, Hasan dan sutriswi menyatakan benar telah menjual saham dan asset di PT Bangun Megah Semesta (BMS) sesuai dengan Akta RUPS 89 tanggal 27 Juli 2011, yang dirubah pada point b sesuai dengan Akta RUPS Nomor 01 tanggal 01 Agustus 2011 namun dibatalkan Akta RUPS 98 tanggal 30 November 2011.

Alasan pembatalan ini atas adanya kesalahan perhitungan karena tidak ada pengembalian pembayaran. Maka dikuatkan dalam Akta RUPS Nomor 99 tanggal 30 November 2011. Hasil penjualan saham serta asset tersebut sebesar Rp 27.547.100.000 milyar.

Sesuai surat pernyataan Wie Meng Nomor 1601/W/Not.AC/VII/2011 tanggal 05 Oktober 2011 serta Surat Perjanjian tanggal 08 Oktober 2011.

Namun yang paling lucunya, Wie Meng mengakui keabsahan penjualan saham PT Bangun Megah Semesta kepada Tjipta Fudjiarta yaitu; Akta jual beli nomor 4 tanggal 02 Desember 2011. Akibat perbuatan yang dilakukannya maka terjadi sengketa kepemilikan Hotel BCC yang tidak ada habisnya hingga hingga saat ini. Tegasnya

Liciknya Tjipta Fujiarta yang belum membayarkan penjualan saham kepada Wie Meng dan Hasan, tapi keduanya sudah menandatangani Akta jual beli nomor 3 dan 4 tertanggal 2 Desember 2011 karena Notaris Anly Cenggana menyatakan tidak masalah.(nixson)

Komentar Anda

BBK MURAH FANINDO DEWAN PERS WARTAKEPRI