Dampak Refocusing dan Tidak Ada Anggaran, Pemkab Karimun akan Berhentikan Ribuan Honorer

568
merampingkan jumlah tenaga honorer
Bupati Karimun Aunur Rafiq memimpin upacara peringatan HUT RI ke-76 tahun 2021.

WARTAKEPRI.co.id, KARIMUN – Pemerintah Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau akan merampingkan jumlah tenaga honorer yang bekerja di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Pemkab Karimun sendiri saat ini telah mempekerjakan honorer sebanyak 6,000 orang, ditambah lagi dengan jumlah honorer berstatus insentif, dengan total pegawai non ASN se Kabupaten Karimun mencapai 8000 orang.

Bupati Karimun Aunur Rafiq menyampaikan hal tersebut saat memimpin upacara peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-76 di halaman Kantor Bupati Karimun, Selasa (17/8/2021). Dirinya menargetkan akan merampingkan tenaga honorer yang ada pada saat ini.

“Minimal efisiensi perampingan 40 hingga 50 persen,” ungkap Bupati.

PKP HIMALAYA

Menurutnya keputusan tersebut belum dipastikan seberapa banyak pegawai non ASN yang akan diberhentikan dari pekerjaannya.

BACA JUGA Muhlis Guru Honorer SMKN 5 Batam Tewas Tergantung, Ditemukan Anak di Workshop Sekolah

Dan pastinya juga akan digodok bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karimun.

“Hal ini dilakukan karena kondisi keuangan daerah saat ini sangat memprihatinkan, akibat dampak pandemi COVID-19,” paparnya.

Untuk itu kata Bupati, selaku Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun akan melakukan beberapa kebijakan, kendati demikian adanya beberapa pertimbangan yang sangat berat.

“Sebagai upaya dalam mengoptimalkan kinerja Aparatur Sipil Negara dan non ASN, serta untuk kepentingan pembangunan di Kabupaten Karimun,” tandasnya.

Oleh karena itu, dirinya menyampaikan beberapa poin penting, diantaranya yakni akan dilakukan kegiatan anggaran pemerintah yang semula digunakan untuk membangun, akhirnya dipotong untuk penanganan COVID-19 (Refocusing).

“Anggaran setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yang berdampak pada penghematan besar-besaran anggaran dalam belanja pegawai, tentunya juga berdampak pada penurunan jumlah Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN, serta insentif pegawai non ASN, untuk disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah,” tandasnya.(*)

Editor : Aman

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!
DEWAN PERS WARTAKEPRI FANINDO PEMKO BATAM Combo Sakti Telkomsel