WARTAKEPRI.co.id, KARIMUN – Keluhan masyarakat terkait pelayanan kesehatan di Kabupaten Karimun akhirnya mendapat perhatian serius.
DPRD Karimun menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Kesehatan, para kepala puskesmas, dan kader posyandu untuk membahas berbagai persoalan layanan kesehatan, terutama minimnya tenaga kesehatan (nakes) di wilayah kepulauan.
RDP yang dipimpin Sekretaris Komisi I DPRD Karimun, Sulfanow Putra, menyoroti ketimpangan penempatan tenaga kesehatan yang dinilai masih menjadi kendala utama dalam memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat di pulau-pulau.
Menurut Sulfanow, banyak warga mengeluhkan terbatasnya tenaga medis di sejumlah puskesmas luar pulau.
“Karena itu, DPRD meminta agar dilakukan pemerataan tenaga kesehatan demi memastikan seluruh masyarakat mendapatkan layanan yang layak,” terang Sulfanow, Selasa (14/7/2026).
Ia menjelaskan, salah satu penyebab belum meratanya tenaga kesehatan adalah perubahan sistem kepegawaian ASN dan PPPK yang turut memengaruhi distribusi tenaga medis.
“Hasil kunjungan DPRD ke beberapa puskesmas di Kota Batam, menunjukkan tenaga kesehatan bersedia ditempatkan di pulau-pulau kecil karena adanya insentif tambahan dan peningkatan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP),” katanya.
Namun, menurutnya, kondisi fiskal Pemerintah Kabupaten Karimun saat ini belum memungkinkan kebijakan serupa diterapkan.
“Meski demikian, penempatan dokter di Kabupaten Karimun mulai menunjukkan perkembangan positif karena hampir seluruh wilayah kepulauan kini telah memiliki dokter,” imbuhnya.
Selain itu, DPRD meminta Dinas Kesehatan Karimun lebih aktif menjemput program dari pemerintah pusat yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan agar kekurangan nakes dapat segera diatasi.
“Dalam waktu dekat, Komisi I DPRD Karimun juga akan turun langsung ke sejumlah puskesmas di luar Pulau Karimun, untuk memetakan kebutuhan tenaga kesehatan sekaligus memastikan ketersediaan dokter di setiap puskesmas,” tutup Sulfanow.
Penulis: Junizar
Editor: Azis
